Jakarta, Bupati Tegal
Nahdlatul Ulama (NU) mengutuk praktik suap-menyuap dalam pencalonan pejabat publik. Atas praktik itu, sikap tegas diambil NU terhadap pencalonan wakil rakyat, bupati, gubernur, maupun pencalonan kursi presiden.
 |
| Katib Aam PBNU: NU Kutuk Praktik Suap (Sumber Gambar : Nu Online) |
Katib Aam PBNU: NU Kutuk Praktik Suap
Katib Aam PBNU KH Malik Madani menyampaikan perihal itu saat dihubungi Bupati Tegal, Selasa (7/5) siang. Menurutnya, praktik suap itu merupakan perbuatan yang patut dikutuk karena dampak kerusakannya sangat luas.“Selain merusak moral masyarakat, praktik suap dalam pencalonan juga berisiko menimbulkan korupsi yang kini tengah diberantas aparat hukum,” kata KH Malik Madani.
Bupati Tegal
Kata Kiai Malik Madani, Praktik suap dalam pencalonan dibahas secara khusus dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Al-Waqi‘Iyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Munas-Konbes NU di Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, September 2012 lalu.Para kiai NU dalam Munas-Konbes NU 2012, lanjut Kiai Malik Madani, menyebut praktik suap pencalonan itu dengan istilah “risywah politik”. Mereka dengan jelas mengharamkan praktik risywah itu.
Bupati Tegal
Dinyatakan atau tidak, risywah politik tetap haram. Hukum haram berlaku baik bagi calon atau tim sukses yang menyuap maupun penerima yang mengerti maksud penyuap. Sedangkan penerima suap wajib mengembalikan bentuk suap itu kepada penyuap, tegas Kiai Malik.Para kiai perlu memutuskan persoalan itu dengan garis hitam-putih dalam Munas-Konbes NU mengingat praktik suap sangat meresahkan masyarakat. Celakanya, praktik itu dinilai lazim, pungkas KH Malik Madani.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
Dari Nu Online: nu.or.id
Bupati Tegal Kajian Bupati Tegal
