Oleh Cakra Pramudhita
“Tjita2 daripada Ikatan Peladjar Nahdlatul ’Ulama’ jalah membentuk manusia jang berilmu, tetapi bukan manusia calon kasta elite di dalam masjarakat, Tidak. Kita menginginkan masjarakat jang berilmu. Tetapi jang dekat dengan masjarakat. Oknum jang berbuat karena ilmunya. Dan berilmu tetapi jang mau berbuat dan beramal. Sungguh akan merupakan malapetaka jang amat besar baik negara dipimpin oleh orang-orang jang tidak berilmu. Kita tidak menjandarkan semata-mata kepada kariere, lebih2 kariere dengan kekosongan ilmu dan bekal dalam kepala (Pidato resmi KH.Tholchah Mansoer.”
(Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU) pada Muktamar IV, 1961 di Yogyakarta)
 |
| Refleksi Harlah Ke-61: Idealisme IPNU Memudar? (Sumber Gambar : Nu Online) |
Refleksi Harlah Ke-61: Idealisme IPNU Memudar?
Pada 24 Februari 2015, IPNU menapaki tahun ke-61. Para pendirinya, mungkin tidak pernah menyangka organisasi yang semula hanya dibawah naungan LP Ma’arif dan kemudian menjadi
underbouw Nahdlatul Ulama (NU) dapat bertahan dan menggeliat melintasi kerasnya perubahan. Dipaksa oleh keadaan politik, banyak organisasi kepemudaan, pelajar, dan kemahasiswaan yang berdiri sebelum maupun pada masa Orde Lama (Orla) bertumbangan.
Deskripsi dan usulan perubahan dari penulis mudah-mudahan mampu memaksa kita untuk mere-institusionalisasi dirinya. Jika tidak, mudah-mudahan selalu muncul gagasan alternatif dari kader-kader lain yang bisa menjadi
common platform bagi pengembangan institusi yang memiliki kemampuan adaptif terhadap tantangan terkini dengan diferensiasi karakteristik yang khas. Jika tidak ada sama sekali agenda berupa gagasan dan langkah konkret dalam mereorganisasi maka secara otomatis
eksistensi dan peran IPNU akan terus memudar.
Membaca Masa KiniBupati Tegal
Adapun bagi IPNU yang telah menginjak usia 61 tahun, jika diumpamakan dengan usia manusia, IPNU sekarang adalah orang yang biasanya sedang berusaha meningkatkan ibadah formalnya agar terhindar dari siksa api neraka jelang tutup usia. Tentu saja, perumpamaan usia serta kecenderungan antara institusi dan orang memang kurang tepat. Tapi, sebagaimana halnya mahluk hidup, institusi juga bisa lahir dan mati. Dalam konteks itu, penulis ingin memberikan penekanan bahwa kondisi IPNU saat ini nyaris seperti orang tua sekarat yang sudah tidak lagi produktif meskipun masih dapat memberi manfaat bagi orang lain. Kalau mau jujur, kondisi seperti itu tercermin di pengurus tingkat nasional saat ini. Mereka memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengingat mereka adalah produk dari sistem kaderisasi dan sistem institusi. Pun sebaliknya, mereka juga tidak bisa dibenarkan karena mereka adalah pemilik otoritas tertinggi dari hirarki IPNU yang mengabaikan mandat institusi.
Beruntung PP IPNU masih belum bisa menghadirkan dirinya sebagai organisasi kader, sehingga kondisi di tingkat nasional tidak terlalu berdampak signifikan pada cabang-cabang, anak cabang, dan ranting, karena sebagian kecil pengurus-pengurus IPNU di daerah masih sangat produktif dan bahkan berhasil melakukan terobosan-terobosan meskipun tidak ada lagi kepemimpinan di tingkat nasional. Sebagian yang lain masih berkutat dengan tindakan minimalis yakni hanya berusaha sebatas mempertahankan eksistensi IPNU di daerahnya tanpa rencana strategis yang jelas. Ada juga perekayasaan eksistensi hanya ketika perhelatan Konfercab, Konferwil, atau Kongres akan digelar. Dua yang terakhir adalah cara-cara
survival ala IPNU yang masih terus mentradisi. Kondisi seperti itu tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah keberlanjutan atau akibat dari rentang proses periode sebelumnya.
Mengapa dampak dari apa yang terjadi di level nasional tidak terlalu signifikan pada daerah? Adanya sistem yang sudah lama
corrupt (rusak) menyebabkan terjadinya patologi institusi, mulai dari atas hingga bawah. Sedikit sekali pengurus yang memiliki konsistensi terhadap tujuan, nilai, produk konstitusi, dan panduan kaderisasi IPNU Sebagian besar hanya menjadikan IPNU sebagai
stepping stone atau eskalator dalam berkarir
post - IPNU dan bahkan keberadaan sebagai pengurus dianggap sebagai profesi. Karena itulah, semuanya masih bisa berjalan secara otonom sesuai dengan
mindset pengurusnya masing-masing. Relasi antar jenjang pengurus tidak lebih dari selembar SK pengurus.
Tantangan eksternal IPNUBupati Tegal
Pertama,
setting situasi politik saat ini berbeda dengan masa lalu. Transisi demokrasi saat ini masih terjadi tetapi semakin mendekati ke arah konsolidasi demokrasi. Fenomena ini bisa dilihat dengan semakin adapatifnya elemen-elemen demokrasi dengan tata politik demokrasi. Meskipun kita masih meragukan, partai politik saat ini tengah dipaksa untuk berubah secara bertahap. Upaya pemberantasan korupsi, meskipun masih menyimpan banyak masalah, terus berjalan secara pasti dan membuat ilusi ketakutan di kalangan birokrasi dan jabatan politik non karir yang umumnya dihuni elite dari partai politik. Kecurigaan-kecurigaan publik yang distimulasi oleh transparansi mendesakkan berjalannya secara efektif dan efisien (mantra
capitalism) institusi-institusi di bawah negara.
Kedua,
setting gerakan sosial. Gerakan sosial ala pelajar - mahasiswa sudah digantikan oleh gerakan interest group dari organisasi berbasis profesi atau kepentingan. Berbicara isu perburuhan maka kelompok-kelompok berbasis buruhlah yang paling mengerti setiap isu yang terkait dengan dunia perburuhan. Pun demikian dengan isu-isu kepentingan lainnya, misalkan untuk berbicara isu korupsi maka ICW atau TII yang dianggap lebih memiliki kapasitas karena ditunjang oleh
sumber daya yang
andal dan infrastruktur yang cukup memadai untuk mengumpulkan dan mengolah data. Hal ini juga terjadi di isu lingkungan di mana Walhi, WWF, atau Green Peace dianggap lebih capable. Isu keagamaan juga lebih banyak didorong oleh kelompok sosial berbentuk LSM atau Ormas. Hal ini terjadi di hampir seluruh isu-isu yang terkait dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana selalu muncul kelompok yang memiliki fokus isu.
IPNU sebagai organisasi kader Berulang kali disampaikan di berbagai ruang pengkaderan bahwa organisasi hampir selalu didikotomikan ke dalam organisasi massa atau kader, organisasi profesional atau voluntarian, dan organisasi tradisional atau modern. Prinsip-prinsip dasar antara bentuk, isi, dan sifat tersebut nyaris tidak bisa disatukan. Meskipun bisa, akan selalu memunculkan kontradiksi di dalamnya. IPNU harus berani memilih tipologi atau karakteristik yang jelas karena sesungguhnya berada di
grayscale area seperti saat ini tidak selalu nyaman dan baik. Sepanjang pengetahuan penulis, terdapat dua ciri yang khas melekat di dalam organisasi kader: disiplin terhadap nilai dan disiplin terhadap institusi kepemimpinan (struktur). Dua bentuk kedisiplinan ini tidak bisa ditawar. Menegasikan salah satunya hanya akan membuat institusi menjadi pincang, menciptakan ketidakteraturan (
disorder), dan menimbulkan kerapuhan. Di manapun ada institusi kader maka kedua kedisiplinan ini selalu melekat.
Jika kita ingin melongok sedikit ke dalam ritus, maka institusi kader yang efektif bisa terefleksi di dalam sholat berjama’ah. Di dalam sholat berjama’ah, seseorang bisa menjadi imam karena memiiliki syarat khusus (
special conditions) yang berbeda dengan syarat yang juga dimiliki oleh bilal, muadzin, makmum, bahkan pemukul beduk. Oleh karena syarat ini terbatas dipenuhi dalam sebuah situasi yang demikian maka tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama memainkan peran yang dilakoni dalam sebuah momentum sholat berjama’ah.
Maksud dari analogi di atas adalah bahwa setiap anggota terdiferensiasi dalam kapasitas yang berbeda. Untuk mencapai kapasitas tertentu tiap anggota harus melakukan
upgrading level. Dalam proses ini, institusi berkewajiban memberikan kesempatan dan tahapan proses yang sama bagi semua anggota untuk dapat melakukannya. Itulah yang dinamakan kaderisasi. Seorang imam akan terus dipatuhi perintahnya selama memiliki kesesuaian dengan tata cara dan aturan sholat. Bila melenceng dari tata cara dan aturan sholat maka barisan (makmum) dapat memberikan kritik secara terbatas dan teratur. Oleh karena imam seorang manusia, maka keimaman seseorang dapat batal dan digantikan oleh makmum yang memiliki kapasitas yang mendekati kapasitas imam.
Barisan yang berada tepat dibelakang imam, terutama yang berada persis di belakang imam, adalah juga orang yang telah siap menjadi seorang imam manakala kondisi yang tidak diharapkan mendera sang imam, termasuk intervensi secara kasar dari luar. Ada keberlanjutan untuk tetap mengokohkan dan mempertahankan kondisi tersebut untuk tetap berusaha sampai pada tujuan bersama.
Di dalam organisasi kader, kepentingan individu telah termanifestasi menjadi kepentingan institusi. Munculnya ruang konflik yang mengakibatkan disintegrasi institusi terjadi karena interpretasi atas nilai dan perilaku elite atau pengurus organisasi dalam hal ini tetap dimungkinkan. Namun, kemungkinan tadi menjadi sangat kecil jika saja kepemimpinan sebagai sebuah faktor krusial di dalam organisasi dapat berjalan secara baik. Pada dasarnya pemimpin memiliki otoritas untuk memilih berbagai opsi strategi. Strategi dan taktik yang digunakan dapat dinilai baik manakala
output-nya sesuai dengan tujuan organisasi.
Sudahkan IPNU menjadi organisasi kader? Sebelum sampai kepada pilihan tadi, mari kita mencoba menengok realitas yang ada di IPNU sehingga mudah-mudahan terdapat sedikit kesamaan persepsi atau bahkan konklusi. Meskipun, dari situ saja akan memunculkan kemungkinan opsi perubahan yang berbeda di benak kepala kader. Di berbagai kesempatan ketika berinteraksi dalam kegiatan kaderisasi formal maupun non formal di Surabaya maupun di daerah lain, kita akan dikejutkan dengan realitas yang cukup “membingungkan”. Kebingungan tersebut bermula dari lontaran sebuah pertanyaan bagi kita bersama: “ apakah tujuan IPNU berdasarkan dari apa yang tercantum di Anggaran Dasar?” Mayoritas dari mereka yang ditanya umumnya tidak mampu menyebutkan tujuan IPNU. Belum lagi kalau ditanyakan apakah ideology IPNU, mayoritas mengalami kebingungan apakah ideology IPNU adalah Pancasila atau Aswaja, kedua-duanya atau salah satunya. Atau bahkan, bukan keduanya.
Di lain kesempatan, kita yang ada dalam kepengurusan ini mungkin akan bertanya,
“apakah kita sudah menjadi organisasi kader?”. Dipastikan seluruhnya menjawab bahwa IPNU merupakan organisasi kader. Mereka berargumentasi ada proses kaderisasi formal yang dilakukan oleh institusi. Hanya sebatas itu. Kalau mau jujur, berdasarkan pengamatan menghadiri banyak kegiatan kaderisasi formal, kegiatan kaderisasi formal benar-benar hanya merupakan formalitas. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pendapat tersebut.
Pertama, kegiatan kaderisasi formal masih baru dilihat sebagai prosedur teknis belaka yang ditujukan untuk memenuhi keabsahan pengurus di mata PD/PRT. Untuk hal ini, tidak aneh jika terjadi penyimpangan terhadap standar materi atau kurikulum maupun format kaderisasi yang seharusnya dijadikan acuan.
Kedua, kegiatan kaderisasi formal masih diproyeksikan untuk meningkatkan prestise pengurus semata dengan indikator jika secara kuantitas diikuti oleh banyak peserta tanpa mempetimbangkan kualitas pengetahuan dan proses yang sudah dilalui peserta sebelum kegiatan. Walhasil, ketika materi kaderisasi disampaikan, akibat disparitas pengetahuan dan proses, praktis hanya dalam persentase yang cukup kecil yang dapat mengikuti alur materi secara baik.
Ketiga, bagi peserta kegiatan kaderisasi formal, keikutsertaan dan sertifikat kelulusan menjadi prioritas agar dapat digunakan sebagai syarat untuk berkarir dalam jenjang berikutnya. Dari beberapa alasan tadi, maka sangat wajar kemudian banyak pengurus, untuk ini saya sangat yakin, tidak mengetahui tujuan IPNU, (mungkin juga termasuk saya), serta strategi untuk mencapainya. Hal ini juga masih ditambah pada minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi pilar untuk bergerak.
Untuk menjadi institusi kader yang efektif maka perlu memiliki disiplin terhadap kepemimpinan. Aturan main yang sudah jelas harus dapat dipatuhi. Kepemimpinan bukan penghias hasil konferensi tetapi juga dilihat sebagai mandat organisasi. Sejauh sang pemimpin masih berjalan sesuai koridor dan menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi maka ia harus ditaati. Sanksi organisasi bukan hanya pelengkap peraturan organisasi. Sanksi diberlakukan bagi mereka yang mengabaikan kebijakan organisasi atau dalam hal ini direpresentasikan oleh pemimpin.
Dari pengamatan selama ini, selain kepemimpinan juga ada format struktur yang harus dibenahi. Format PP, PW, dan PC yang ada saat ini tidak memungkinkan organisasi kita menjadi organisasi kader. Untuk mencapainya, format yang memungkinkan harus ditunjang dengan kerangka operasional berupa tugas pokok dan fungsi yang sistematik dan jelas. PP masih menjadi organisasi yang terlalu besar (periode 2012 - 2015 terdiri dari 120-an personel) di mana kerangka strukturnya dibentuk dengan hanya melihat faktor pengakomodasian atau rekomendasi pesanan dan belum pada kapasitas personal serta kebutuhan institusi. Walhasil, terlalu banyak tumpang tindih fungsi sehingga malah kerap kali menyebabkan disfungsi. PC pun juga demikian, di mana kerangka strukturnya dibentuk dengan hanya melihat faktor pengakomodasian atau rekomendasi pesanan dan belum pada kapasitas personal serta kebutuhan institusi.
Jika kaderisasi telah berjalan secara baik di mana tujuan organisasi telah tercapai maka operasionalisasi konsepsi kader dapat di perluas. Rencana dan kebijakan strategis jangka panjang di dalam ruang yang lebih besar baik di masyarakat dan negara dapat dilakukan di level institusi alumni. Istilah kader pun kemudian dapat dimaknai sebagai seseorang yang menjadi pengabdi, pejuang, dan pelayan dalam spektrum apapun yang menjalani tindakannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di IPNU meskipun sudah tidak lagi mempunyai ikatan institusional dengan IPNU.
Almarhum KH.Tolchah Mansoer dan para
founding fathers IPNU mendirikan IPNU bukan untuk bertengger di menara gading dan menjadikan para pengurus dan kadernya sebagai “manusia calon kasta elite”. IPNU dilahirkan untuk membumi dalam masyarakat, menjadi bagian dari dan mendampingi masyarakat bawah, serta terlibat dalam berbagai penyelesaian masalah untuk membangun kemasalahan publik.
Kini, IPNU sudah diambang pintu untuk tampil persis seperti yang dikhawatirkan oleh KH Tolchah Mansoer, yaitu menjadi ”kasta-kasta elite”, jauh dari masyarakat dan tidak terlibat dalam pergumulan sosial dan penyelesaian berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Bahkan perilaku para pengurusnya lebih suka tampil sebagai kelas-kelas elite yang jauh dari masyarakat alit, namun gila citra. Ketiadaan kerja advokasi dan pendampingan masyarakat, setidaknya masyarakat pelajar, oleh IPNU pada beberapa dekade terakhir menunjukkan realitas ini.
Kini, 61 tahun sudah IPNU berkhidmah untuk Indonesia. Catatan di atas hanya merupakan upaya melakukan
debunking (penelanjangan atau pembongkaran) agar ada upaya koreksi dan perbaikan bersama dari semua unsur di IPNU dalam momentum Hari Lahirnya yang ke 61 hari ini.
Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq Cakra Pramudhita, pengurus PC IPNU Kota Surabaya
Dari Nu Online:
nu.or.idBupati Tegal Ahlussunnah, Pesantren, Quote Bupati Tegal
