Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?

Assalamu’alaikum wr wb

Redaksi Bupati Tegal yang terhormat. Hampir setiap kali menjelang pemilihan, kerap beredar isu-isu miring yang melekat pada para calon pemimpin terutama isu-isu sensitif seperti liberal dari segi ekonomi, antek partai terlarang, rasial, atau keyakinan agama. Sedangkan sementara ini ada benar-benar orang non muslim yang menjadi pemimpin. Yang saya tanyakan, apakah kita sebagai seorang muslim boleh memilih pemimpin non muslim? Terima kasih atas keterangannya. (Abdurrahman/Jakarta)

Jawaban

Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah? (Sumber Gambar : Nu Online)

Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Penanya yang budiman. Semoga Allah merahmati kita semua. Pemimpin menempati posisi penting dalam Islam. Karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mulai dari kesehatan, transportasi, tata kelola sumber daya alam, kesejahteraan, dan pelbagai kebijakan publik lainnya.

Bupati Tegal

Penanya yang budiman, ulama berbeda pendapat perihal memilih pemimpin dari kalangan non muslim. Misalnya Badruddin Al-Hamawi As-Syafi’i yang wafat di abad 8 H. Ia menyatakan dengan jelas keharaman memilih pemimpin dan juga aparat dari kalangan kafir dzimmi.

Bupati Tegal

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?: {? ? ? ? ? ? ?} ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.. Tidak boleh mengangkat dzimmi untuk jabatan apapun yang mengatur umat Islam kecuali untuk memungut upeti penduduk kalangan dzimmi atau untuk memungut pajak transaksi jual-beli penduduk dari kalangan musyrikin. Sedangkan untuk memungut upeti, pajak seper sepuluh, atau retribusi lainnya dari penduduk muslim, tidak boleh mengangkat kalangan dzimmi sebagai aparat pemungut retribusi ini. Dan juga tidak boleh mengangkat mereka untuk jabatan apapun yang menangani kepentingan umum umat Islam.

Allah berfirman, “Allah takkan pernah menjadikan jalan bagi orang kafir untuk mengatasi orang-orang beriman.” Siapa yang mengangkat dzimmi sebagai pejabat yang menangani hajat muslim, maka sungguh ia telah memberikan jalan bagi dzimmi untuk menguasai muslim. (Lihat Badruddin Al-Hamawi As-Syafi’i, Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam, Daruts Tsaqafah, Qatar, 1988).

Sementara ulama lain yang membolehkan pengangkatan non muslim untuk jabatan publik tertentu antara lain Al-Mawardi yang juga bermadzhab Syafi’i. Ulama yang wafat pada pertengahan abad 5 H ini memberikan tafshil, rincian terhadap jabatan.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. Posisi pejabat ini (tanfidz/eksekutif) boleh diisi oleh dzimmi (non muslim yang siap hidup bersama muslim). Namun untuk posisi pejabat tafwidh (pejabat dengan otoritas regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya), tidak boleh diisi oleh kalangan mereka. (Lihat Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah, Darul Fikr, Beirut, Cetakan 1, 1960, halaman 27).

Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sulthoniyah menguraikan lebih rinci. Menurutnya, kekuasaan dibagi setidaknya menjadi dua, tafwidh dan tanfidz. Kuasa tafwidh memiliki cakupan kerja penanganan hukum dan analisa pelbagai kezaliman, menggerakkan tentara dan mengatur strategi perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi. Untuk pejabat tafwidh, Al-Mawardi mensyaratkan Islam, pemahaman akan hukum agama, merdeka.

Sementara kuasa tanfidz (eksekutif) mencakup pelaksanaan dari peraturan yang telah dibuat dan dikonsep oleh pejabat tafwidh. Tidak ada syarat Islam, alim dalam urusan agama, dan merdeka.

Menurut hemat kami, memilih pajabat eksekutif seperti gubernur, walikota, bupati, camat, lurah, atau ketua RW dan RT dari kalangan non muslim dalam konteks Indonesia dimungkinkan. Pasalnya, pejabat tanfidz itu hanya bersifat pelaksana dari UUD 1945 dan UU turunannya. Dalam konteks Indonesia pemimpin non muslim tidak bisa membuat kebijakan semaunya, dalam arti mendukung kekufurannya. Karena ia harus tunduk pada UUD dan UU turunan lainnya. Pemimpin non muslim, juga tidak memiliki kuasa penuh. Kekuasaan di Indonesia sudah dibagi pada legislatif dan yudikatif di luar eksekutif. Sehingga kinerja pemimpin tetap terpantau dan tetap berada di jalur konstitusi yang sudah disepakati wakil rakyat. Mereka seolah hanya sebagai jembatan antara rakyat dan konstitusi.

Kecuali itu, sebelum menjadi pemimpin, mereka telah melewati mekanisme pemilihan calon, penyaringan ketat dan verifikasi KPU. Mereka juga sebelum dilantik diambil sumpah jabatan. Jadi dalam hal ini kami lebih cenderung sepakat dengan pendapat Al-Mawardi yang membolehkan non muslim menduduki posisi eksekutif. Di sinilah letak kearifan hukum Islam.

Sedangkan ayat pengharaman memilih pemimpin non muslim sering beredar menjelang pemilihan. Sebut saja ayat berikut ini.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . “Hai orang-orang beriman, janganlah jadikan orang-orang yang membuat agamamu sebagai olok-olok dan mainan baik dari kalangan ahli kitab sebelum kamu maupun orang kafir sebagai wali. Bertaqwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman.”

Apakah kata “wali” yang dimaksud itu pemimpin? Penerjemahan “wali” inilah, menentukan jawaban dari yang saudara Abdurrahman pertanyakan. Imam Ala’uddin Al-Khazin menyebutkan dalam tafsirnya sebagai berikut.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?: ? ? ?

Maknanya, “Janganlah kamu jadikan orang-orang yang tidak seagama denganmu sebagai wali dan kawan karib.” Allah sendiri menjelaskan alasan larangan untuk bergaul lebih dengan sehingga saling terbuka rahasia dengan mereka dengan ayat “Mereka tidak berhenti menjerumuskanmu dalam mafsadat”. (Lihat Al-Khazin, Lubabut Ta’wil fi Ma’anit Tanzil, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut).

Pengertian “wali” di atas ialah teman dekat. Sehingga saking dekatnya, tidak ada lagi rahasia antara keduanya. Ayat ini turun dalam konteks perang. Sehingga sangat berisiko bergaul terlalu dekat dengan ahli kitab dan orang-orang musyrik dalam suasana perang karena ia dapat mengetahui segala taktik perang, pos penjagaan, dapur umum, dan segala strategi dan rencana perang yang dapat membahayakan pertahanan umat Islam. Sementara komunitas-komunitas sosial saat itu berbasis agama.

Karenanya, mencermati ketarangan ulama di atas kita akan menemukan tidak sambung dan tidak tepat kalau ayat ini dijadikan dalil sebagai pengharaman atas pengangkatan calon pemimpin dari kalangan non muslim. Menurut hemat kami, kitab-kitab terjemah Al-Quran yang mengartikan “wali” sebagai pemimpin ada baiknya menelaah kembali tafsir-tafsir Al-Quran.

Saran kami berhati-hatilah memilih pemimpin baik muslim maupun non muslim. Karena mereka ke depan akan mengatur hajat hidup orang banyak. Kita perlu melihat integritas calon dan track record mereka. Kami juga berharap kepada warga untuk tidak mudah terporovokasi oleh isu-isu SARA menjelang pemilihan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa penjelasan kami ditangkap dengan baik. Dan kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,

Wassalamu’alaikum wr. wb

(Alhafiz Kurniawan)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian, Fragmen Bupati Tegal

PCINU Maroko Persiapkan Pertemuan Sufi Internasional

Rabat, Bupati Tegal. Pengurus Cabang Istimewa NU Maroko mengagendakan seminar internasional perihal tasawuf pada 20 Januari 2015. Sejumlah ulama dari pelbagai negara akan hadir dalam seminar internasional yang dijadwalkan berlangsung di Rabat, ibu kota Maroko.

Rencana ini disepakati dalam kunjungan PCINU Maroko kepada Syeikh Dr Radhi Gennune, seorang dewan pakar tasawuf pengikut Tarekat Tijaniyah di kediamannya di Rabat, Senin (1/12). Hadir dalam pertemuan ini Ketua PCINU Maroko Kusnadi, Wakil Ketua PCINU Maroko Fakih Abdul Aziz, dan Nasrullah Afandi.

PCINU Maroko Persiapkan Pertemuan Sufi Internasional (Sumber Gambar : Nu Online)

PCINU Maroko Persiapkan Pertemuan Sufi Internasional

Dalam kesempatan itu turut hadir Kiai NU asal Banjarmasin yang sedang berkunjung ke Maroko, KH Ahmad Anshori pengikut tarekat Tijaniyah. Ia sejak 1999 hingga sekarang sudah 34 kali berziarah ke zahwiyah atau maqbaroh Syeikh Tijani di kota Fes, Maroko.

Bupati Tegal

Buya Anshori mendukung langkah PCINU Maroko itu. "Hal ini penting untuk menanamkam nilai-nilai tasawuf yang merupakan salah satu ajaran NU, juga sekaligus menambah wawasan tasawuf para putra-putri NU yang sedang menempuh pendidikan di negeri para wali Maroko ini.”

Bupati Tegal

Dari Indonesia juga dijadwalkan akan ada beberapa ulama lain yang menjadi pembicara. Sedangkan dari kalangan ulama Maroko, akan diundang sejumlah pemuka tarekat Tijaniyah termasuk Syeikh Zuber, cucu tertua Syekh Ahmad Tijani (pendiri tarekat Tijaniyah).

Syeikh Dr Radhi Gennun sendiri dijadwalkan kembali berangkat ke Indonesia pada 5 Desember 2014. Ia akan menemui jamaah tarekat Tijaniyah di beberapa daerah Indonesia di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta. (Red Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian, Olahraga, Humor Islam Bupati Tegal

GP Ansor Kraksaan Bagikan 500 Takjil Gratis kepada Pemudik

Probolinggo, Bupati Tegal - Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Senin (4/7) sore membagikan sedikitnya 500 paket takjil gratis kepada pengendara sekaligus pemudik yang melintas di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan. Kegiatan yang melibatkan segenap elemen masyarakat ini dipusatkan di sisi selatan alun-alun Kota Kraksaan.

Pembagian sendiri dilakukan mulai pukul 16.00 hingga pukul 17.00.

GP Ansor Kraksaan Bagikan 500 Takjil Gratis kepada Pemudik (Sumber Gambar : Nu Online)

GP Ansor Kraksaan Bagikan 500 Takjil Gratis kepada Pemudik

Ketua GP Ansor Kota Kraksaan Taufik mengatakan, pembagian takjil gratis ini merupakan salah satu visi dari GP Ansor Kota Kraksaan sendiri untuk menegakkan ajaran agama Islam yaitu berbagi kepada sesama.

Bupati Tegal

“Bagi-bagi takjil ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemuda Ansor kepada sesama umat Islam sehingga kalau adzan Maghrib dalam perjalanan, takjil ini bisa untuk membatalkan puasanya terlebih dahulu,” ungkapnya.

Bupati Tegal

Dari pantauan Bupati Tegal di lokasi, sebanyak 500 paket takjil gratis tersebut ludes dibagikan kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat dalam waktu 20 menit.

“Semoga pembagian takjil gratis ini bisa memberikan manfaat kepada sesama yang sedang menunaikan ibadah puasa untuk sekedar membatalkan puasa tatkala adzan Maghrib dalam perjalanan,” harapnya. (Syamsul Akbar/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Pemurnian Aqidah, News, Jadwal Kajian Bupati Tegal

Obat Korupsi adalah Istighafar

Tegal, Bupati Tegal. Pengasuh Pesantren Al Arifiyah Pekalongan KH Zaenal Arifin, mengatakan tak heran jika terjadi korupsi di kalangan eksekutif, legislatif dan judikatif. Untuk itu obat yang paling mujarab adalah dengan selalu beristigfar. 

“Jangan menganggap istighfar itu sepele, nash dalam Al -Qur’an menyebutkan bahwa Al-Qur’an adalah obat, Istighfar adalah salah satu nash dalam al Qur’an. Kalau kita beristighfar maka akan menjadi kuat iman kita,“ tuturnya saat didaulat menjadi pembicara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tegal melalui bagian Kesra di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Tegal, Rabu (6/2) malam. 

Lebih lanjut kiai dengan suara merdunya itu, menghimbau agar senantiasa memperbaharui iman dengan cara beristighfar dan membaca sholawat. 

Obat Korupsi adalah Istighafar (Sumber Gambar : Nu Online)

Obat Korupsi adalah Istighafar

“Sholawat itu ibdah yang boleh dipamerkan, dan ketika berdoa tidak membaca sholawat terlebih dahulu maka do’anya tidak akan didengar oleh Allah SWT. Segala keinginan kuncinya adalah dengan sholawat,“ sarannya.

Bupati Tegal

Mengawali prosesi acara dengan pembacaan Maulid Dibai yang dilantunkan oleh group hadrah dari Pagongan Kecamatan Dukuhturim jalan-jalan di depan rumah dinas wakil bupati pun dijaga ketat oleh pihak keamanan. 

Dalam kesempatan tersebut juga diberikan santunan kepada 15 anak yatim piatu di lingkungan setempat yang diserahkan langsung oleh Bupati Tegal dan didampingi Istri Ny Hj Suspriyanti.

Bupati Tegal

Bupati Tegal Hery Soelistiyawan mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan tradisi yang wajar dan bahkan wajib dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Dalam sambutanya itu Bupati juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten Tegal untuk selalu meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT sehingga Kabupaten Tegal akan jauh dari segala  musibah dan bencana.

"Kepada masyarakat Kabupaten Tegal, mari kita tingkatkan iman kita dan selalu berdoa agar Kabupaten Tegal jauh dari bencana," ungkapnya.

Secara khusus Bupati juga menekankan kepada kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada karyawan dan pegawai di unit kerjanya.

"Khusus kepada para Kepala SKPD dan camat saya himbau untuk mengadakan pengajian bagi karyawannya minimal 1 minggu sekali. Miniman dengan sering mendengar tausiyah para Kiai, nyambut gawe (bekerja) akan kepenak (nyaman)," tukas Bupati

Sedikitnya 1000 orang memadati pendopo dan pelataran Rumdin Wakil Bupati yang terdiri dari para Ulama, Habaib, Kiai, santri, TNI/Polri dan masyarakat umum. Turut hadir Forum Muspida, Para Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemkab Tegal dan Camat se Kabupaten Tegal.

Pembicara lain dalam kesempatan itu adalah Habib Soleh Al Attos. Acara diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Tegal KH Chambali Utsman. 

Redaktur    : Mukafi Niam

Kontributor: Abdul Muiz T

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Nahdlatul, Jadwal Kajian, Santri Bupati Tegal

PCI NU Turut Meriahkan Mauludan di Sudan

Qartoum, Bupati Tegal
Bukan hanya di Indonesia, acara Mauludan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah pada 12 Rabiul Awal juga diperingati dengan meriah di Sudan. PCI NU Sudan turut memeriahkan acara ini, walaupun kali ini cukup sederhana karena musim ujian bagi para mahasiswa.

Acara Mauludan dipusatkan di alun-alun ibukota Sudan lama, Omdarman dengan perayaan semacam bazaar. Tariqat sufi dari berbagai daerah mendirikan stand bazaar mulai tanggal 1 dan sampai puncaknya tgl 12 Raibul Awal.

Grup nasyid Sifaul Qulub An Nahdliyah milik PCI NU pimpinan H. Moh. Shohib Rifai turut menghadiri undangan Mauludan yang diadakan khusus oleh Toriqat Tijaniyah pada tgl 12 Maulud berserta sebagian besar jajaran syuriyah PCI seperti Rois Syuriyah Badrus Shof, Wakil Rois Afifullah, Katib Hilmi Assidiqi.

Dua hari sebelumnya jajaran syuriyah dan sekteraris Lajnah Talif Wan Nasr Cep Iqi juga menghadiri mauludan di Omdarman Ibukota lama Sudan.

Seperti di Indonesia, tradisi Mauludan diperingati dengan pembacaan Barzanji, Diba dan semacamnya dengan diiringi musik yang bermacam macam. Ini membuat alun-alun seolah-olah menjadi lautan sholawat selama awal bulan Maulud sampai tgl 12.

Kontributor : Silabes
? ? ? ?

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian, Tegal Bupati Tegal

PCI NU Turut Meriahkan Mauludan di Sudan (Sumber Gambar : Nu Online)

PCI NU Turut Meriahkan Mauludan di Sudan

Jepang Tawarkan Beasiswa Bagi Lulusan SMA

Jakarta, Bupati Tegal



Pemerintah Jepang menawarkan beasiswa kepada lulusan sekolah lanjutan atas dari berbagai daerah Indonesia untuk kuliah di Negara Sakura.

Jepang Tawarkan Beasiswa Bagi Lulusan SMA (Sumber Gambar : Nu Online)

Jepang Tawarkan Beasiswa Bagi Lulusan SMA

Pendidikan tinggi yang ditawarkan Pemerintah Jepang meliputi universitas (S1), institut teknologi (D3) atau perguruan tinggi pelatihan profesional (D2), demikian siaran pers Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa.

Para pelamar beasiswa hanya bisa mendaftar satu program antara S1, D3, atau D2.

Pendaftaran beasiswa tahap pertama dimulai pada 2 Mei hingga 16 Mei 2016, dan hanya diperuntukkan bagi pelamar lulusan tahun 2015 dan tahun sebelumnya.

Bupati Tegal

Selanjutnya, pendaftaran tahap kedua dimulai pada 24 Mei hingga 9 Juni 2016, yang hanya terbuka bagi pelamar lulusan tahun 2016.

Adapun syarat-syarat untuk beasiswa pemerintah Jepang tersebut, antara lain pelamar harus warga negara Indonesia (WNI); bertanggal lahir antara 2 April 1995 sampai dengan 1 April 2000; memiliki nilai minimal rata-rata ujian nasional 8,4 untuk program S1, nilai 8 untuk program D3 dan D2.

Jika pada saat penutupan, pada 9 Juni 2016, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional asli belum bisa dikeluarkan, maka surat keterangan hasil ujian nasional sementara dari kepala sekolah bisa diterima.

Bupati Tegal

Bagi siswa/siswi sekolah yang tidak menggunakan standar nasional, nilai akan disetarakan, maka pelamar perlu melampirkan hasil ujian akhir dan transkrip nilai seluruh semester.

Selain itu, para pelamar beasiswa harus lulus dari SMA/setingkat terlebih dahulu--bagi yang menggunakan sistem kelulusan nasional--atau akan lulus maksimal pada 31 Maret 2017 bagi yang menggunakan sistem kelulusan standar internasional.

Untuk prosedur pendaftaran, pelamar harus mengisi formulir aplikasi yang dapat diunduh dari situs resmi Kedutaan Besar Jepang, yaitu http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_slta.html

Pelamar beasiswa harus melakukan registrasi secara online melalui link yang tertera pada situs resmi kedutaan Jepang itu, lalu mencetak konfirmasi registrasi online yang berisi nomor ujian yang dikirimkan ke e-mail pelamar.

Untuk keterangan lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi Kedutaan Besar Jepang melalui alamat e-mail (beasiswa@dj.mofa.go.jp). (Antara/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian Bupati Tegal

PBNU: Kalau Pengusaha NU Didukung, Mereka Langsung Tancap Gas

Jakarta, Bupati Tegal. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengatakan, Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) adalah usaha yang dilakukan PBNU untuk mengkonsolidasikan di antara warga NU yang menjadi pengusaha.?

Di dalam sejarahnya, cerita Kiai Said, sebelum para kiai pesantren mendirikan NU, mereka mendirikan organisasi pedagang. ?

PBNU: Kalau Pengusaha NU Didukung, Mereka Langsung Tancap Gas (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU: Kalau Pengusaha NU Didukung, Mereka Langsung Tancap Gas

“Tahun 1914 itu melihat sebelah sana sudah ada Syarikat Dagang Islam, maka Kiai Wahab membikin Nahdlatut Tujjar, kebangkitan para pedagang santri. Ketuanya Haji Hasan Gippo” urainya saat menyampaikan sambutan dalam acara Sarasehan Pengembangan Ekonomi Umat dan Kemaritiman Indonesia yang diselenggarakan HPN dan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) di Jakarta, Kamis (6/4).?

Ia menilai, upaya yang dilakukan HPN ini sangat baik sekali. Ia berharap, acara ini bukan hanya sebatas pada wacana dan ide saja, tetapi bisa diterapkan dan dilakukan. “Mudah-mudahan upaya ini nyata. Bukan hanya seminar, tapi langsung action,” jelasnya.?

Bupati Tegal

Seandainya para pengusaha Nahdliyin itu didukung pemerintah, lanjutnya, maka mereka akan cepat berkembang. “Kalau didukung dan dipermudah (pemerintah), insyallah para pengusaha NU ini akan langsung tancap gas,” tuturnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, NU tidak anti dengan para anti kongomerat. Justru ia mengajak untuk bersyukur jika Indonesia memiliki banyak konglomerat. “Tetapi konglomerat juga harus berupaya membesarkan kelas menengah. Yang kelas menengah mengangkat kelas yang kecil,” ucapnya.

Ia berharap, acara ini harus memiliki tindak lanjut, bukan hanya selesai di ruang diskusi saja. “Nanti harus ada upaya tindak lanjut,” tukasnya.?

Acara ini dihadiri dua ratus pengusaha Nahdlyin yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPI) yang datang dari sepuluh provinsi. Mereka adalah pengusaha dari berbagai macam sektor, mulai dari pengusaha properti, koperasi, pembangkit tenaga surya, dan lainnya. (Muchlishon Rochmat/Abdullah Alawi)?

Bupati Tegal

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian, Hadits Bupati Tegal

Ketua PWNU DKI Jakarta Buka Festival Lebaran Pendekar Betawi 2016

Jakarta, Bupati Tegal - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta H Saefullah melepas parade ribuan pesilat Betawi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (7/8) pagi. Dengan mengenakan pangsi, H Saefullah yang juga Sekda DKI Jakarta mendukung silaturahmi akbar bertema Lebaran Pendekar Betawi 2016 yang diselenggarakan Asosiasi Silat Tradisi Betawi (Astrabi), forum baru bagi komunitas pesilat Betawi.

“Ratusan aliran silat Betawi ini harus dilestarikan. Even ini diharapkan memotivasi perkembangan dunia persilatan di tanah Betawi,” kata H Saefullah yang didaulat sebagai Ketua Pembina Astrabi.

Ketua PWNU DKI Jakarta Buka Festival Lebaran Pendekar Betawi 2016 (Sumber Gambar : Nu Online)

Ketua PWNU DKI Jakarta Buka Festival Lebaran Pendekar Betawi 2016

Silaturahmi akbar ini diikuti sedikitnya 5000 pesilat dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, bahkan Banten. Mereka berasal dari sedikitnya 250 perguruan silat yang mendaftarkan diri kepada pihak panitia.

Bupati Tegal

“Saya sendiri membawa sebelas anggota sanggar dari Pondok Pinang,” kata Abdul Khotib, asisten pelatih Perguruan Silat Putra Beksi Kebayoran Lama (PS Purbakala), Ahad (7/8) siang.

Sementara Jali, salah seorang pelatih PS Purbakala mengapresiasi even Lebaran Pendekar Betawi 2016. Ia melihat peningkatan jumlah perguruan aliran Beksi pada daftar hadir peserta di even ini.

Bupati Tegal

“Alhamdulillah, aliran Beksi berkembang pesat. Meskipun Beksi banyak cabangnya, mereka semua berasal dari satu pohon,” kata Jali yang datang bersama lima anggotanya dari Kampung Duku Gandaria, Kebayoran Baru.

Lebaran Pendekar Betawi 2016 ini diisi dengan parade ribuan pesilat, demonstrasi jurus, main sambut, permainan golok, dan penyerahan apresiasi kepada para guru sepuh silat Betawi. Tampak hadir sesepuh Betawi H Eddie M Nalapraya dan H Tatang Hidayat. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian, Hadits, Anti Hoax Bupati Tegal

PBNU Penuhi Undangan Muslim Tiongkok

Jakarta, Bupati Tegal - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj beserta beserta beberapa pengurus lainn berkunjung ke Tiongkok mulai Senin (18/4). Rencananya, rombongan tersebut akan berada di negara tirai bambu selama satu minggu ke depan.

Pada hari pertama, rombongan tersebut tiba di Provinsi Beijing dan langsung disambut hangat Kepala Direktori Urusan Agama Pemerintah Tiongkok, Wung Zuoan. ?

PBNU Penuhi Undangan Muslim Tiongkok (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Penuhi Undangan Muslim Tiongkok

Sekretaris pribadi Kiai Said, Muhammad Sofwan menuturkan ihwal lawatan PBNU ke Tiongkok tersebut yaitu untuk memenuhi undangan dari komunitas muslim Tionghoa.

“Agenda ini (kunjungan ke Tiongkok) dalam rangka memenuhi undangan dari komunitas Muslim Tionghoa,” jelas Sofwan.

Bupati Tegal

Di dalam sambutannya, Kiai Said menjelaskan bahwa hubungan Islam Tiongkok dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Baginya, Tiongkok merupakan salah satu negara yang berhasil mewarnai dunia Islam di Indonesia.

Kiai yang akrab disapa Kang Said mengatakan, kontak Islam Tiongkok dan Indonesia diawali saat panglima Cheng Ho datang ke Indonesia dan membawa pasukan muslim. “Kemudian Cheng Ho membangun kota Semarang (sebagai pusat peradaban Islam),” jelas Kang Said di hadapan komunitas Muslim Tiongkok Beijing.

Bupati Tegal

Pengasuh Pesantren As-Tsaqofah tersebut menilai bahwa Muslim Tiongkok memiliki peran yang sangat penting terhadap penyebaran Islam di Indonesia. “(Muslim) China sangat penting perannya bagi Indonesia,” tegasnya.

Kang Said mengatakan bahwa antara Indonesia dan Tiongkok memiliki pandangan yang sama tentang Islam adalah agama yang damai dan ia mendorong agar Islam berkembang pesat di negara tersebut. “Model Islam seperti inilah yang harus kita jaga,” terangnya.

Munculnya ekstrimisme, imbuh Kang Said, harus terus diwaspadai meskipun jumlahnya kecil. Menurutnya, cara yang efektif untuk menghalang ideologi-ideologi radikal adalah dengan jalan pendidikan.? ?

Ia menyampaikan rasa duka cita terhadap konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah yang tidak kunjung selesai. Maka dari itu, ia menilai bahwa saling bertukar pandangan antarsesama muslim adalah sesuatu yang penting untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan Islam yang damai, moderat, dan toleran. ?

Turut serta dalam lawatan ke Tiongkok tersebut Nyai Hj. Nurhayati Said (istri Kang Said), H Bina Suhendra (Bendahara Umum PBNU), Eman Suryaman (Ketua PBNU), Muhammad Said Aqil (Wasekjen PBNU), dan Muhammad Sofwan (sekretaris pribadi Kang Said). (Muchlishon Rochmat/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Quote, Jadwal Kajian, Fragmen Bupati Tegal

KH Wahab Chasbullah Resmi Dinobatkan Sebagai Pahlawan Nasional

Jombang, Bupati Tegal. KH Wahab Chasbullah yang dikenal sebagai salah satu pendiri dan penggerak Jamiyah Nahdlatul Ulama resmi dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Kepastian penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini diterima Keluarga, Kamis (7/11) siang keamrin.

"Betul, kami dari keluarga KH Wahab Chasbullah mendapat undangan resmi dari Kementrian Sosial untuk hadir di Istana Negara, besuk (hari ini, Jumat) jam 13.00 WIB,"ujar Hj Mundjidah Wahab salah satu putri KH Wahab Chasbullah, kemarin.

KH Wahab Chasbullah Resmi Dinobatkan Sebagai Pahlawan Nasional (Sumber Gambar : Nu Online)

KH Wahab Chasbullah Resmi Dinobatkan Sebagai Pahlawan Nasional

Sesuai dengan undangan dari Kementrian Sosial, dari pihak keluarga sebanyak 2 orang yang resmi menghadiri penganugerahan Pahlawan Nasional kepada tokoh yang dikenal sangat dekat dengan presiden pertama RI, Ir Soekarno ini." Resminya yang mewakili keluarga 2 orang, namun semuanya putranya insyaallah ikut hadir. Dan sore ini kita berangkat ke Jakarta,"imbuh Mundjidah yang juga Wakil Bupati Jombang ini menambahkan.

Bupati Tegal

Sebagai salah satu putri KH Wahab, mantan ketua Muslimat NU ini sangat bersyukur gelar Pahlawan Nasional akhirnya resmi diberikan pemerintah Indonesia. Karena KH Wahab Chasbullah merupakan ulama pesantren yang dikenal sebagai pejuang sejak sebelum kemerdekaan

"Tidak hanya  mengobarkan semangat kebangsaan dalam mengusir penjajah, namun dikancah internasional KH Wahab juga adalah pejuang," imbuhnya seraya menceritakan perjuangannya melakukan lobi diplomasi politik agar makam Rasulullah Muhammad tidak dibongkar oleh penguasa arab hingga saat ini. (Muslim Abdurrahman/Mahbib)

Bupati Tegal

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian Bupati Tegal

Nurul Musthofa Hegarmanah Sosialisasikan Ayo Mondok

Garut,Bupati Tegal. Menyambut bulan suci Ramdhan, Pesantren Nurul Musthofa Hegarmanah menggelar kegiatan “Sambut Ramdhan dengan Berbagi”. Acara tahunan tersebut diisi dengan santunan yatim dhuafa, gema sholawat oleh Ikatan Hadroh Marawis Garut (IHMAGA), ceramah Da’i Jinak (ngaji bersama anak).

Tak hanya itu, pesantren tersebut menyosialisasikan gerakan Ayo Mondok yang dipimpin pengasuh pesantren tersebut Uststadz Nuroni Yusron Fauzi.

Nurul Musthofa Hegarmanah Sosialisasikan Ayo Mondok (Sumber Gambar : Nu Online)

Nurul Musthofa Hegarmanah Sosialisasikan Ayo Mondok

“Telah kita mafhumi bahwa pesantren mencetak generasi berakhlak. Ketika sekolah mencetak manusia pintar, pesantren tampil sebagai basis pendidikan pencetak orang-orang benar,” ujar Nuroni dalam sambutannya, Ahad (14/6/15).

Bupati Tegal

Sosialisasi gerakan nasional Ayo Mondok yang diprakarsai Rabithah Ma’ahid Nahdlatul Ulama (RMI-NU) di Pesantren Nurul Musthofa ini sebagai langkah membuka paradigma kepada masyarakat untuk segera kembali ke pondok. Pesantren sudah menjawab tantangan zaman dengan pola pendidikan yang menekankan kepada ilmu dan akhlaq.

Bupati Tegal

Hadir pada kesempatan itu Kepala Desa Talagasari terpilih Riki Ismail Barokah yang juga membuka program Peduli Guru Ngaji yang diinisiasi pesantren tersebut. Ia sangat mendukung acara yang diselenggarakan Pesantren Nurul Musthofa ini.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren Nurul Musthofa. Saya akan  ikut terjun langsung dengan program pesantren yang sejalan dengan pemerintah,”ujar Kades Termuda Jawa Barat ini. (Roy Fauzi/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Budaya, Pendidikan, Jadwal Kajian Bupati Tegal

CBP-KPP IPNU-IPPNU Al-Abror Gelar Diklatama

Pamekasan, Bupati Tegal - Dewan Koordinasi Pondok Pesantren Corp Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri (DKPP CBP-KPP) Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU Pondok Pesantren Al-Abror Desa Blumbungan, Larangan, Pamekasan sukses mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Kader Pertama (Diklatama) CBP-KPP.

Acara yang dilaksanakan terpisah guna menghormati budaya pesantren itu digelar selama tiga hari mulai tanggal 25 hingga 27 November 2016.

CBP-KPP IPNU-IPPNU Al-Abror Gelar Diklatama (Sumber Gambar : Nu Online)

CBP-KPP IPNU-IPPNU Al-Abror Gelar Diklatama

Hadir memberikan pelatihan dalam acara yang dipusatkan di lapangan Pesantren Al-Abror tersebut DKW CBP dan KPP PW IPNU-IPPNU Jawa timur, Ketua PC GP Ansor Pamekasan Fathurrahman, Kapolsek dan Danramil Larangan, Ketua Majlis Alumni IPNU Pamekasan Salman Al-farisi, Ketua PC Rijalul Anshor Pamekasan Mahrus Miyanto, Ketua PC IPNU-IPPNU Pamekasan Kadarisman, DKC CBP-KPP Pamekasan dan sejumlah tokoh dan senior IPNU-IPPNU lainnya.

Bupati Tegal

Wakil Komandan DKW CBP PW IPNU Jawa Timur Amru Khairussoni saat ditemui di lapangan, mengatakan sangat bangga atas semangat dan antusiasme para santri Al-Abror dalam mengikuti acara Diklatama CBP-KPP.

"Saya sangat bangga pada para santri di sini atas semangatnya dalam berjuang melalui organisasi pelajar NU, hingga mampu menggelar Diklatama sendiri. Diklatama di Pondok Pesantren Al-Abror ini insya Allah merupakan Diklatama CBP-KPP untuk tingkat DKPP (Dewan Koordinasi Pondok Pesantren) pertama di Indonesia", tegas Soni, sapaan akrab Wakil Komandan DKW CBP Jawa Timur itu didampingi Komandan DKC CBP Pamekasan Imam Masduqi dan Komandan DKAC CBP Larangan Suherman.

Bupati Tegal

Diterangkan, tujuan Diklatama CBP-KPP ialah dalam rangka membentuk watak pengabdian terhadap lingkungan dan masyarakat, membangun watak dengan mengembangkan nilai-nilai pengabdian pada kegiatan kemanusiaan, menambah wacana tentang wawasan kebangsaan.

"Selain itu, memahami ajaran Ahlussunnah wal-Jamaah, memahami eksisitensi IPNU, memahami CBP, dan memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi," papar Toni.

Untuk mewujudkan hal itu, materi Diklatama terdiri dari Aswaja, ke-IPNU-an, ke-CBP-an, PBB, Orientasi alam bebas, dan Wawasan Wiyata Mandala.

Ditemui terpisah di kediamannya, Pengasuh Pondok apesantren Al-Abror K Syatibi Sayuthi mengaku sangat bersyukur atas semangat anak didiknya dalam mengembangkan segala potensi yang ada di pesantrennya.

"Alhamdulillah saya bersyukur anak-anak antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan yang ada di pesantren baik intra maupun ekstra. Semoga Al-Abror ini ke depan akan terus mampu mencetak kader-kader potensial yang Aswajais dan Pancasilais", pungkas kiai muda yang masih lajang tersebut. (Hairul Anam/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian, Hadits, Anti Hoax Bupati Tegal

Pimpinan Wilayah Apresiasi Program Edukasi Ansor Waykanan

Waykanan, Bupati Tegal?

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Lampung mengapresiasi kinerja Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Waykanan yang bergerak di area edukasi melalui Pesantren Kilat Bimbingan Belajar Pasca Ujian Nasional (Sanlat BPUN) sebagai partisipasi memajukan generasi bangsa.

Pimpinan Wilayah Apresiasi Program Edukasi Ansor Waykanan (Sumber Gambar : Nu Online)

Pimpinan Wilayah Apresiasi Program Edukasi Ansor Waykanan

"Itu sejarah, prestasi luar biasa. Saya katakan sejarah karena baru kali ini Ansor Waykanan ikut konsen memikirkan pendidikan dengan menggelar BPUN. Saya katakan prestasi karena mampu meloloskan lima pelajar memasuki PTN idaman mereka," ujar Sekretaris PW GP Ansor Lampung Muhyidin Tohir di Blambangan Umpu, Selasa (3/10).

BPUN Mata Air merupakan program utama Yayasan Mata Air yang dipersiapkan bagi pelajar SMA sederajat kelas 12 untuk menghadapi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN. Program tersebut memberi harapan kepada pelajar kurang mampu untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui pendampingan di bidang akademik, penguatan keterampilan dan akses beasiswa studi di PTN.

Bupati Tegal

Lima dari 14 peserta Sanlat BPUN Waykanan 2015 atau terhitung 35 persen lulus SBMPTN. Mereka adalah, Dicky Afrizal, perwakilan SMAN2 Gunung Labuhan, terjaring di jurusan Biologi Murni, Universitas Lampung (Unila), lalu ? Iwan Supriadi, perwakilan SMAN1 Baradatu, diterima di jurusan Agro Teknologi Universitas Jambi, lantas Frastika Maulia, perwakilan SMAN1 Blambangan Umpu, masuk di jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya. Ketiganya terdaftar sebagai peserta Bidik Misi.

Bupati Tegal

Selanjutnya ? perwakilan SMAN1 Baradatu lainnya, Lastri Dwi Saputri, diterima di jurusan Biologi Murni Universitas Bangka Belitung, lantas perwakilan SMAN1 Blambangan Umpu Suryaningsih, tersaring di jurusan Teknik Pertanian Unila. Keduanya tidak terdaftar sebagai penerima Bidik Misi.

"Itu sudah membuktikan keseriusan Ansor Waykanan," ujar Muhyidin menegaskan.

Alumni Sanlat BPUN Waykanan 2015 Lastri Dwi Saputri menegaskan, Sanlat BPUN merupakan program sangat bermanfaat. "Untuk pribadi saya yang haus akan ilmu namun terbatasi oleh materi, program tersebut sangat luar biasa. Melalui Sanlat BPUN, akhirnya saya diterima di PTN idaman dan jurusan saya cita-citakan. Para pelajar di Indonesia pada umumnya dan di Waykanan pada khususnya, tidak patut jika meragukan program tersebut," kata Lastri. (Syuhud Tsaqafi/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Khutbah, Nahdlatul, Jadwal Kajian Bupati Tegal

Mbah Moen: Pemilu Tonggak Demokrasi Indonesia

Rembang, Bupati Tegal. Dalam sebuah acara pengajian, Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair menyinggung soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia pada 9 Desember lalu.

Mbah Moen: Pemilu Tonggak Demokrasi Indonesia (Sumber Gambar : Nu Online)

Mbah Moen: Pemilu Tonggak Demokrasi Indonesia

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah menuturkan, pemilihan umum ini merupakan tonggak demokrasi Indonesia.

"Siapapun yang ikut mencalonkan diri pada tanggal 9 Desember kemarin, mereka adalah anak bangsa yang juga telah ikut andil dalam menyukseskan demokrasi di Indonesia", tuturnya dalam acara Haflah Khatmil Qur’an di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Islamic Center, Lasem, Rembang, Senin (14/12) sore.

Bupati Tegal

Menurut Mbah Moen, sapaan akrabnya, politik bukan untuk memuaskan kepentingan sesaat, melainkan untuk mendialogkan Islam dengan kebangsaan. Ia menambahkan, pemilihan umum ini merupakan tindak lanjut dari praktik yang pernah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin.

Bupati Tegal

Turut hadir dalam acara ini beberapa tokoh agama, di antaranya KH Sofwan (Imam Masjid Lasem), KH Khaizul Maali (Mustasyar PCNU Kabupaten Rembang), H Arwani Thomafi (anggota DPR RI). Acara ditutup dengan doa oleh KH Maimoen Zubair. (Aan Ainun Najib/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal AlaSantri, Jadwal Kajian Bupati Tegal

Gubernur Sumut Banggakan Pesantren Musthafawiyah

Medan, Bupati Tegal. Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho menyatakan bersyukur dan bangga, bahwa Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memiliki alumni terbesar di seluruh pelosok Tanah Air. Banyak alumni Musthafawiyah yang melanjutkan kuliah ke berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri dan telah berhasil di berbagai bidang.

Gubernur Sumut Banggakan Pesantren Musthafawiyah (Sumber Gambar : Nu Online)

Gubernur Sumut Banggakan Pesantren Musthafawiyah

“Alumni merupakan aset yang sangat penting tidak hanya bagi Pesantren Musthafawiyah, tapi juga bagi bangsa dan negara, khususnya Provinsi Sumut,” kata Plt Gubsu diwakili Asisten III Kesejahteraan Sosial H Asrin Naim pada Halalbihalal Alumni Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, di Aula Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Jalan Sei Batanghari Medan, Sabtu (22/9). Halalbihalal dirangkai dengan konsolidasi Panitia Peringatan Satu Abad Musthafawiyah dengan tema “Sukseskan Peringatan Satu Abad Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tanggal 12 Desember 2012”.

Hadir dalam acara itu Ketua Umum Panitia Peringatan Satu Abad Musthafawiyah, Dr H Maratua Simanjuntak, Ketua Pengarah Panitia Prof Dr HM Yasyir Nasution, Bendahara Panitia H Harun Nasution, Ketua Panitia Halalbihalal Drs HM Adlin Damanik, MAP, Humas Panitia Letkol Caj HM Irwan Nuh Batubara MSi, sejumlah alumni di antaranya HM Imron Hasibuan, Drs H Abdul Hamid Ritonga, H Marahalim Harahap, MHum, Drs H Lukmanul Hakim Siregar, Drs H Abdul Rasyid Nasution, Dra Hj Lathifah Batubara, Dra Hj Khairani Lubis dan lainnya. 

Bupati Tegal

Juga hadir sejumlah pengurus PWNU Sumut, di antaranya Mustasyar KH Asnan Ritonga, dan Wakil Sekretaris Drs H Khairuddin Hutasuhut, Emir El-Zuhdi Batubara SH, dan Ketua Lembaga Dakwan (LD) PWNU H Sori Monang Rangkuti MTh.  Halalbihalal diisi tausiyah Ustadz Drs H Abu Samah Pulungan. 

Plt Gubsu menegaskan, aset alumni ini akan menjadi semakin penting jika mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan saja, tapi juga di bidang-bidang lainnya terutama pada bidang ekonomi sehingga ikut mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Bupati Tegal

“Kita semua tidak menginginkan alumni Pesantren Musthafawiyah menjadi pengangguran yang justru menjadi beban baik bagi orangtua, pesntren maupun bagi masyarakat,” tutur Plt Gubsu.

Ketua Panitia Peringatan Satu Abad Musthafawiyah, Dr H Maratua Simanjuntak dalam kesempatan itu mengatakan, seyogianya peringatan Satu Abad Mustafawiyah jatuh pada 12 Nopember 2012, karena pesantren ini didirikan oleh Syekh Musthafa Husein Nasution pada 12 Nopember 1912. Namun karena pada Nopember 2012 bertepatan musim haji, maka puncak peringatan diundur menjadi 12 Desember 2012.

Dia menyatakan, peringatan satu abad pesantren tertua dan terbesar di Pulau Sumatera ini bukan seremonial, melainkan untuk meningkatkan mutu secara menyeluruh serta memperkuat perannya secara efektif sebagai lembaga pendidikan agama dan pembangunan karakter bangsa (akhlaqul karimah).

Karena itu, katanya, sebelum acara puncak, panitia akan menggelar sejumlah kegiatan, di antaranya seminar “Peluang dan Tantangan Pesantren Salafiah di Era Modern”, pengusulan mu’adalah (penyetaraan) Pesantren Musthafawiyah ke Mendikbud. Kemudian alumni ghathering membangun networking. Juga ada perlombaan antarpesantren, bakti sosial alumni, zikir akbar, haflah, istighastah dan tausiyah. Selanjutnya, peluncuran buku “Bunga Rampai Mustfahawiyah”.  

Ketua Panitia Halalbihalal HM Adlin Damanik menambahkan, puncak  Peringatan Satu Abad Musthafawiyah akan dihadiri ulama terkemuka Timur Tengah (Timteng), Menko Kesra, Mendikbud dan Menag. 

Teks Foto:Plt Gubsu diwakili Asisten III H Asrin Naim (ketiga dari kanan) berfoto bersama dengan Ketua Umum Panitia Peringatan Satu Abad Pesantren Musthafawiyah Dr H Maratua Simanjuntak, Ketua Pengarah Prof HM Yasyir Nasution, Ketua Panitia Halalbihalal HM Adlin Damanik, mantan Ketua KAMUS H Imron Hasibuan, dan Mustasyar PWNU Sumut KH Asnan Ritonga, pada halalbihal alumni Pesantren Musthafawiyah, di Aula PWNU, Sabtu (22/9).  

Redaktur    : A. Khoirul Anam

Kontributor: Hamdani Nasution

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Makam, Jadwal Kajian, Syariah Bupati Tegal

RSNU Jombang Gelar Khitan Massal Gratis

Jombang, Bupati Tegal?

Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan khitan massal secara gratis kepada 45 anak. Kegiatan ini atas kerjasama PT SUB (Sejahtera Usaha Bersama) Kecamatan Diwek dengan RSNU yang diselenggarakan di salah satu ruang pemeriksaan rumah sakit milik NU itu.

Syaifullah salah satu pegawai RSNU yang juga Ketua Pelaksana kegiatan ini mengatakan, jumlah pendaftar yang dihimpun panitia sebanyak 46 anak, namun karena satu anak berhalangan hingga akhirnya sesuai data akhir jelang pelaksanaan sebanyak 45 anak.?

RSNU Jombang Gelar Khitan Massal Gratis (Sumber Gambar : Nu Online)

RSNU Jombang Gelar Khitan Massal Gratis

"Ini adalah salah satu bentuk bakti sosial RSNU Jombang untuk masyarakat sekitar. Kita juga menyiapkan beberapa tim medis sesuai kompetensinya dan beberapa karyawan lain yang sudah teruji," ujarnya kepada Bupati Tegal saat ditemui di lokasi, Ahad (18/12).

Ia menambahkan sejumlah peserta khitan massal juga akan diberikan bingkisan berupa pakaian lengkap yakni sarung, baju dan kopiah, selain itu masing-masing mereka juga akan diberikan uang pembinaan. "Nanti juga ada bingkisannya setelah khitanannya selesai," imbuh dia.?

Bupati Tegal

Disamping itu lanjutnya, mereka juga diberikan hak kontrol satu kali secara gratis setelah usai dikhitan. "Terserah mereka kapannya, tapi biasanya 3 hingga 4 hari sudah bisa dilakukan cek atau kontrol," katanya.?

Sementara Dhofir salah seorang karyawan PT SUB mengungkapkan, kerjasama kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memperingati HUT PT SUB unit I. "Di sana (area PT SUB, red) juga ada kegiatan lain, yaitu pengajian umum," tuturnya.

Bupati Tegal

Untuk peserta khitan, kata Dhofir sebetulnya diprioritaskan untuk anak-anak keluarga karyawan PT SUB. "Sebenarnya begitu, namun sejuah ini, beberapa data yang diterima kami ada banyak yang dari luar karyawan PT SUB," pungkasnya. (Syamsul Arifin/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Nasional, Santri, Jadwal Kajian Bupati Tegal

Menggali Hukum Islam

Oleh KH MA Sahal Mahfudh. Sebagai jamiyah sekaligus gerakan diniyah dan ijtimaiyah sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama (NU) meletakkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dasarnya. Ia menganut salah satu dari empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Alih mazhab secara total atau pun dalam hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajah) dimungkinkan terjadi, meskipun kenyataan sehari-hari para ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafii.

Menggali Hukum Islam (Sumber Gambar : Nu Online)

Menggali Hukum Islam

Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk hukum dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafii. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak selalu melawan budaya konvensional- berpaling ke mazhab lain. Dalam struktur kepengurusannya, NU mempunyai lembaga Syuriyah yang bertugas antara lain menyelenggarakan forum bahtsul masail secara rutin. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, yang bertalian dengan masail fiqhiyyah mau pun masalah ketauhidan dan bahkan tasawuf (thariqah). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi, termasuk para pengasuh pesantren.

Masalah-masalah yang dibahas pada umumnya merupakan kejadian (waqiah) yang dialami oleh anggota masyarakat, diajukan kepada Syuriyah oleh organisasi atau pun perorangan. Masalah itu diinventarisasi oleh Syuriyah lalu diseleksi berdasarkan skala prioritas pembahasannya. Kemacetan (mauquf) tidak jarang terjadi di dalam pembahasan masalah semacam itu. Jalan berikutnya adalah mengulang pembahasannya pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar (pusat), kemudian ke Munas (Musyawarah Nasional) dan terakhir kepada Muktamar.

Bupati Tegal

***

Pengertian istinbath al-ahkam di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan al-Hadits. Akan tetapi penggalian hukum dilakukan dengan men-tathbiq-kan secara dinamis nash-nash fuqaha -dalam hal ini Syafiiyah- dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Bupati Tegal

Istinbath langsung dari sumber primer (al-Quran dan al-Hadits) yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu istinbath dalam batas mazhab di samping lebih praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat (uraian) kitab-kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku.

Oleh karena itu kalimat istinbath di kalangan NU terutma dalam kerja bahtsul masail Syuriyah, tidak populer. Kalimat itu telah populerkan di kalangan ulama dengan konotasi ijtihad mutlak, suatu aktivitas yang oleh ulama Syuriyah masih berat untuk dilakukan. Sebagai gantinya, dipakai kalimat bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah waqiah melalui referensi (maraji) kutub al-fuqha.

***

Sikap dasar bermazhab telah menjadi pegangan NU sejak berdirinya. Secara konsekuen sikap ini ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari referensi dan maraji, berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematik dalam beberapa komponen; ibadah, muamalah, munakahah, jinayat, qadla. Para ulama NU dan forum bahtsul masail mengarahkan pengambilan huukum pada aqwal al-mujtahidin yang mutlaq mau pun muntasib. Bila kebetulan mendapatkan qaul manshush (pendapat berdasar nash eksplisit), maka qaul itulah yang dipegangi. Namun kalau tidak, maka akan beralih pada qaul mukhoroj.

Bila terjadi khilaf, maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli tarjih. Sering juga ulama NU mengambil keputusan untuk sepakat dalam khilaf, akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan hajiyah (kebutahan), tahsiniyah (kebagusan) mau pun dlaruriyah (darurat).

Mazhab yang dianut oleh NIJ dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuai dengan mazhab yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, mazhab Syafii. Ini punya konsekuensi, para ulama NU dalam fatwa pribadinya mau pun dalam forum bahtsul masail, hampir dapat dipastikan selalu merujuk pada kitab-kitab Syafiiyah. Kepustakan ulama NU pasti sarat dengan kitab- kitab Syafiiyah, mulai dari yang paling kecil; Safinatus Sholah karangan KH. Nawawi Banten sampai dengan yang paling besar, misalnya al-Um, al-Majmu dan lain sebagainya.

Sangat sulit dijumpai dalam kepustakaan mereka, kitab-kitab selain Syafiiyah, kecuali pada akhir-akhir ini mulai ada koleksi kitab-kitab mazhab Hambali, Hanafi, dan Maliki bagi sebagian kecil ulama. Kecuali harganya belum terjangkau oleh sebagian besar ulama NU, kitab-kitab itu masih sulit diperoleh di Indonesia.

Timbul kesan dari kenyataan ini, bahwa NU hanya bermazhab fi al-aqwal tidak dalam manahij (metodologi). Padahal sebenarnya para ulama NU juga memegangi dan mempelajari manhaj Imam Syafii. Hal ini tergambar dalam kepustakaan mereka, kurikulum pesantren-pesantren yang mereka asuh. Kitab-kitab seperti, waraqat, ghoyah al-Wushul, jamu al-jawami, al-Mustasyfa, al-asybah wa al-Nadhair, qowaid Ibni Abdissalam, Tarikhu al-Tasyri, dan lain-lain, tidak hanya menjadi koleksi kepustakaan mereka, namun juga dibaca, diajarkan di beberapa pesantren.

Metodologi dalam hal ini digunakan untuk memperkuat pemahaman atas masail furuiyah yang ada pada kitab-kitab fiqih, di samping sering juga diterapkan untuk mengambil langkah tandhir al-masail bi nadhoiriha, bukan untuk istinbath al-ahkam min mashadiriha al-ashliyah.

Gagasan perlunya konsep tajdid muncul di kalangan NU belakangan ini, mengingat makin berkembangnya masalah dan peristiwa hukum yang ternyata belum terakomodasi oleh teks-teks kitab fiqih, di samping munculnya ide kontekstualisasi kitab kuning. Penyelenggaraan halaqah yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriyah dan pengasuh pesantren, sebagian untuk merespons gagasan itu. Kesepakatan telah dicapai, dengan menambah dan memperluas muatan agenda bahtsul masail, tidak saja meliputi persoalan hukum halal/haram, melainkan juga hal-hal yang bersifat pengembangan pemikiran keislaman dan kajian-kajian kitab.

Disepakati juga dalam forum itu, perlunya melengkapi referensi mazhab selain Syafii dan perlunya disusun sistematika bahasan yang mencakup pengembangan metode-metode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan suatu masalah. Mengenai konsep tajdid, PBNU sebelum Muktamar ke-28 di Yogyakarta telah membentuk tim khusus untuk merumuskannya. Tim ini diketuai sendiri oleh Rois Aam Kiai Achmad Siddiq (almarhum) dan saya sebagai wakilnya. Tim ini telah berhasil merumuskan "Konsep Tajdid" dalam Pandangan NU.

***

Fiqih yang dipahami NU dalam pengertian terminologis, sebagai ilmu tentang hukum syariah (bukan itiqadiyah) yang berkaitan dengan amal manusia yang diambil dan disimpulkan (muktasab) dari dalil dalil tafsili, adalah fiqih yang diletakkan -oleh para perintisnya (mujtahidin)- pada dasar dasar pembentuknya; alQuran, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam pembentukannya, fiqih selalu mempunyai konteks dengan kehidupan nyata dan karena itu bersifat dinamis. Ini tergambar dalam proses pembentukannya yang tidak lepas dari konteks lingkungan yang sering disebut sebagai asbab al-nuzul bagi ayat al-Quran dan asbab al-wurud bagi al-Sunnah. Namun konteks lingkungan seperti itu kurang diperhatikan di kalangan NU. Ia hanya dipandang sebagai pelengkap yang memperkuat pemahaman, karena yang menjadi fokus pembahasannya adalah norma-norma baku yang telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab furu al-fiqh. Fungsi syarah, hasyiyah, taqriraat dan taliqaat dipandang pula sebagai pelengkap yang memperjelas pemahaman tersebut. Meskipun di dalam kitab-kitab syarah, hasyiyah, taliqaat itu sering dijumpai kritik, penolakan (radd), counter, perlawanan (itiradl) atas teks-teks matan yang dipelajari/dibahas, namun hal ini kurang mendapat kajian serius.

Pembahasan fiqih secara terpadu dan pengembangannya sangat lamban, bahkan kadang secara eksklusif dipahami, antara ilmu fiqih dengan ilmu lain yang punya diferensiasi tersendiri, seolah-olah tidak ada hubungannya. Padahal para ulama penyusun dan pembentuk fiqih dahulu selalu mengintegrasikan ilmu-ilmu di luar fiqih ke dalam fiqih untuk menentukan kesimpulan hukum bagi suatu masalah. Misalnya ilmu falak (hisab) dan ikhtilaf al-mathla dalam hal penentuan awal Ramadan dan Syawal, marifatu al-qiblah dan al-waqti dalam hal shalat dan penemuan obat-obatan dalam kontrasepsi (manu al-hamli/ibthou al-hamli) dalam bab nikah.

Namun sekarang halaqah dan muktamar telah merekomendasikan, agar pada setiap masalah yang akan dibahas Syuriyah diberi tashawwur al-masail (abstraksi), sehingga dapat jelas masalahnya. Kepastian hukum bisa diputuskan secara terpadu melibatkan orang-orang ahli dan profesional. Ini penting artinya bagi upaya mengintegrasikan disiplin-disiplin ilmu lain ke dalam wilayah fiqih, untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah tanpa ada resiko hukum.

***

Ijtihad di kalangan ulama NU dipahami sebagai upaya berpikir secara maksimal untuk istinbath (menggali) hukum syari yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia secara langsung dari dalil tafshili (al-Quran dan Sunnah). Ini adalah pengertian ijtihad muthlaq, pelakunya disebut mujtahid muthlaq. Meskipun dipertentangkan, apakah sekarang ini boleh melakukan ijtihad muthlaq atau tidak, namun para ulama nampaknya sepakat, perlu ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu bagi mujtahid muthlaq.

Di bawah ini, ada tingkat ijtihad fi al-mahab, pelakunya disebut mujtahid fil-mazhab, lalu di bawahnya lagi ada ijtihad fatwa, pelakunya disebut mujtahid fatwa. Mujtahid tingkat kedua itu, ialah mereka yang mampu meng-istinbath hukum dari kaidah-kaidah imam mazhab (mujtahid muthlaq) yang diikuti. Misalnya Imam al-Muzani, pengikut mazhab Syafii. Sedangkan mujtahid fatwa adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan mentarjih antara dua qaul yang di-muthlaq-kan oleh Imam Mujtahid yang dianutnya. Misalnya Imam al-Nawawi dan Imam al-Rofii, penganut Imam Syafii.

Di dalam kitab al-Fawaid al-Makkiyah diuraikan, tingkatan ulama fiqih itu ada enam. Pertama mujtahid mustaqil, setingkat al-Syafii. Kedua mujtahid muntasib, setingkat Imam al-Muzani. Ketiga ashhabu al-wujuh, setingkat Imam al-Qaffal. Keempat mujtahid fatwa, setingkat Imam al-Nawawi dan Imam al-Rofii. Kelima pemikir yang mampu mentarjih antar dua pendapat syaikhoni (dua Imam) yang berbeda, misalnya Imam al-Asnawi. Keenam hamalatu al-fiqh, yaitu ulama-ulama yang menguasai aqwal (pendapat-pendapat) para Imam.

Taqlid bagi NU, sesuai dengan pengertiannya yang telah ditulis dalam kitab-kitab Syafiiyah, ialah mengambil atau mengamalkan pendapat orang lain tanpa tahu dalil-dalilnya atau hujjahnya. Tentang status hukumnya, taqlid di bidang fiqih (bukan aqidah) ada beberapa pendapat yang cukup panjang pembahasannya. Dalam hal ini Dr. Said Ramadlan mengutip kata Imam Ibnu al-Qoyyim yang disetujui oleh beberapa ulama sebagai berikut. Bahwa telah lengkapnya kitab-kitab al-Sunan saja belum cukup untuk dijadikan landasan fatwa, tetapi juga diperlukan tingkat kemampuan istinbath dan keahlian berfikir dan menganalisa. Bagi yang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia berkewajiban mengikuti firman Allah: fasalu ahladz-dzikri in kuntum laa talamun, yang salah satu pengertiannya adalah taqlid.

Ibnu Khaldun juga menceritakan, para Shahabat tidak semuanya ahli fatwa. Begitu pula para Tabiin. Ini berarti sebagian para Shahabat dan Tabiin yang paling banyak jumlahnya, adalah bertaqlid kepada mereka yang ahli fatwa. Tidak ada satupun dari sahabat dan tabiin mengingkari taqlid. Imam al-Ghozali dalam kitabnya al-Mustashfa mengatakan, para Shahabat telah sepakat (ijma) mengenai keharusan bertaqlid bagi orang awam.

Fatwa para mujtahid dan hukum-hukum yang telah dihasilkan dari istinbath dan ijtihadnya, telah absah sebagai dalil bagi kalangan ahli taqlid. Imam al-Syatibi mengatakan, fatwa-fatwa kaum mujtahidin bagi orang awam adalah seperti beberapa dalil syari bagi para mujtahidin. Itulah sebabnya, maka kita-kitab fiqih di kalangan ulama Syafiiyah menjadi penting dan berkembang dalam ratusan bahkan mungkin ribuan judul dengan berbagai analisis, penjelasan dan tidak jarang berbagai kritik (intiqad dan radd).

Kitab yang besar diringkas menjadi mukhtashor, nadhom dan matan. Sebaliknya, kitab yang kecil diberi syarah dan hasyiyah menjadi berjilid-jilid. Sampai pun tokoh ulama Indonesia, Syeikh Mahfudh al-Tarmasi (dari Termas Jawa Timur) menulis hasyiyah kitab Mauhibah empat jilid, bahkan lima jilid (yang terakhir belum dicetak).

Kedudukan kitab-kitab tersebut menjadi seperti periwayatan dalam Hadits/al-Sunnah. Kalau dalam al-Sunnah ada mustanad riwayah; bi al-sama kemudian bi al-qiraah dan lalu bi al-ijazah, maka para ulama dalam menerima dan mengajarkan kitab-kitab itu pun menggunakan mustanad tersebut dengan silsilah sanad yang langsung, berturut-turut sampai kepada para penulisnya (muallif) bahkan sampai kepada Imam al-Syafii (atau panutan mazhabnya).

***

Istilah talfiq muncul dalam pembahasan, apakah ahli taqlid harus memilih satu mazhab tertentu dari sekian banyak mazhab para mujtahidin? Kalau harus demikian, apakah dibolehkan pindah mazhab secara keselurahan atau hanya dalam masalah tertentu saja? Ataukah tidak harus demikian, sehingga mereka bebas memilih qaul tertentu saja dari sekian mazhab yang standar dan bebas berpindah-pindah mazhab sesuai dengan kebutahan?

Beberapa pertanyaan di atas memang telah menjadi perdebatan Ulama. Imam Zakaria Al-Anshary dalam kitabnya Lubbul-Ushul mengatakan, yang paling shahih adalah, muqallid wajib menetapi salah satu mazhab tertentu yang diyakini lebih rajih daripada yang lain atau sama. Namun begitu, mereka diperbolehkan pindah ke mazhab lain. Dalam hal ini para ulama mensyaratkan beberapa hal yang antara lain, tidak diperkenankan bersikap talfiq dengan cara mengambil yang paling ringan (tatabbul-rukhosh) dan beberapa aqwal al-madzahib (pendapat mazhab).

Talfiq secara harfiyah dapat diartikan melipatkan dua sisi sesuatu menjadi satu. Namun talfiq dalam hal taqlid ini, berarti menyatukan dua qaul dari dua mazhab yang berbeda ke dalam problema tertentu, sehingga menjadi satu komponen hukum yang tidak menjadi pendapat (qaul) bagi dua mazhab tersebut.

Misalnya dalam hal berwudlu; Imam Syafii tidak mewajibkan menggosokan anggota badan yang dibasuh, sedangkan Imam Malik mewajibkannya. Dalam hal meraba farji Imam Syafii berpendapat, hal itu membatalkan wudlu secara muthlaq, sedangkan Imam Malik berpendapat, tidak membatalkan bila tanpa syahwat. Bila seseorang berwudlu dan tidak menggosok anggota badan karena taqlid kepada Imam Syafii namun kemudian meraba farji tanpa ada rasa syahwat, maka batallah wudlunya. Bila ia kemudian melakukan shalat, maka shalatnya juga batal, dengan kesepakatan kedua Imam ini. Karena ketika ia meraba farji -walaupun tanpa syahwat- maka wudlunya telah batal menurut Syafii. Begitu juga ketika ia tidak menggosok anggota badan pada wakt wudlu, maka wudlunya tidak sah menurut Imam Malik.

***

Rumusan hukum hasil produk bahtsul masail Syuriyah NU, bukan merupakan keputusan akhir. Masih dimungkinkan adanya koreksi dan peninjauan ulang bila diperlukan. Bila di kemudian hari ada salah seorang ulama -meskipun bukan peserta forum Syuriyah- menemukan nash/qaul atau ibarat lain dari salah satu kitab dan ternyata bertentangan dengan keputusan tersebut, maka keputusan itu bisa ditinjau kembali dalam forum yang sama.

Tidak ada perbedaan, antara pendapat ulama senior maupun yunior, antara yang sepuh dan yang muda dan antara kiai dan santri. Karena dalam dialog hukum ini yang paling mendasar adalah benar atau tepatnya pengambilan hukum sesuai dengan substansi masalah dan latar belakangnya.

Pemilihan dalam tarjih antara dua qaul dilakukan menurut hasil pentarjihan dari para ahli tarjih yang diuraikan dengan rumus-rumus yang baku dalam isthilahu al-fuqha al-Syafiiyah. Misalnya al-Adhar, al-Masyhur, al-Ashahh, al-Shahih, al-Aujah dan lain sebagainya dari shighat tarjih. Ini berarti bahwa forum Syuriyah tidak melakukan tarjih secara langsung, tetapi hanya kadang-kadang menentukan pilihan tertentu sebagai sikap atas dasar perimbangan kebutuhan.

Hasil keputusan bahtsul masail Syuriyah NU itu, oleh cabang-cabang dan ranting disebar luaskan melalui kelompok-kelompok pengajian rutin, majelis Jumat dan kemudian dipedomani, dijadikan rujukan oleh warga NU khususnya, serta masyarakat pada umunya. Para kiai/ulama NU dalam memberikan petunjuk hukum kepada masyarakatnya juga merujuk kepada keputusan forum tersebut.

Hal ini bukan karena keputusan itu mengikat warga NU, namun karena kepercayann dan rasa mantap warga NU dan masyarakat terhadap produk Syuriyah NU. Meskipun masyarakat atau warga NU tahu, proses pengambilan keputusan dalam forum itu terdapat perdebatan yang sengit misalnya, namun bila keputusan telah diambil, masyarakat dan warga NU mengikuti keputusan itu tanpa ada rasa keterikatan-paksa, tetapi justru dengan kesadaran yang mantap, yang mungkin dipengaruhi oleh budaya paternalistik.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan mengenai istinbath al-ahkam dalam kerja babtsul masail Syuriyah NU, dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerja bahtsul masail NU mengambil hukum yang manshush maupun mukhorroj dari kitab-kitab fiqih mazhab, bukan langsung dari sumber al-Quran dan al-Sunnah. Ini sesuai dengan sikap yang dipilih yaitu bermazhab, yang berarti bertaqlid dan tidak berijtihad muthlaq, ijtihad mazhab maupun ijtihad fatwa.

2. Metodologi ushul fiqh dan qawaid al-fiqhiyah dalam bahtsul masail, digunakan sebagai penguat atas keputusan yang diambil, apalagi bila diperlukan tandhir dan untuk mengembangkan wawasan fiqih.

3. Ijtihad, taqlid dan talfiq dipahami oleh NU sesuai dengan ketentuan dan pengertian para ulama Syafiiyah.

4. Referensi para ulama NU sebagian besar adalah kitab-kitab Syafiiyah.

5. Keputusan bahtsul masail Syuriyah NU tidak mengikat secara organisatoris bagi warganya.

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan pada seminar nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial pada 14-16 Oktober 1990. Dengan berbagai revisi, tulisan ini juga pernah disampaikan dalam Munas Alim Ulama di Lampung. Judul asli Istinbath al-Ahkam Dalam Kerja Bahtsul Masail Syuriyah NU.

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian Bupati Tegal

Ketua MUI Jabar: NKRI Bersyariah, Itu Tidak Perlu

Bekasi, Bupati Tegal. Pengurus Pengganti Antarwaktu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dilantik di halaman Kantor MUI, Selasa (16/1). Ketua MUI yang baru, KH Zamakhsyari Abdul Majid berkomitmen untuk memfungsikan lembaga keulamaan itu untuk terus menjaga umat.

"Keberadaan MUI sangat penting, karena berfungsi menjaga umat. Menjadi dari berbagai akidah yang merusak dan menyimpang dari gerakan-gerakan ekstrem, dari aliran sesat dan menyesatkan," kata kiai yang juga Ketua PCNU Kota Bekasi itu.

Ketua MUI Jabar: NKRI Bersyariah, Itu Tidak Perlu (Sumber Gambar : Nu Online)

Ketua MUI Jabar: NKRI Bersyariah, Itu Tidak Perlu

Ia menyinggung metode dakwah yang komplementer dengan perkembangan zaman.

"Karena tugas ulama adalah himayatul daulah, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas dia.

Ia juga menyoroti bagaimana kabar bohong (hoaks) yang begitu masif beredar terutama di media sosial.

Bupati Tegal

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Jawa Barat KH Rahmat Syafei menambahkan, ulama berperan sebagai penerus para nabi, pengayom umat, menjadi pemersatu, pelopor pembaruan, dan memegang teguh prinsip amar maruf nahi munkar.

"MUI berperan sebagai warosatul anbiya’, khodimul ummah, dan menjadi pemersatu (bukan provokator), pelopor pembaruan, dan amar ma’ruf nahi munkar," paparnya.

Bupati Tegal

Karena itu, ulama adalah mitra pemerintah, maka mesti kolaboratif.

"Ulama (dalam hal ini MUI Kota Bekasi) juga harus responsif terhadap isu-isu yang berkembang dan strategis. Isu kesusilaan, ekonomi Islam, dan kemudian MUI dapat mengadvokasi produk hukum seperti peraturan daerah yang sesuai syariat," jelasnya.

Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu juga menyinggung soal pemikiran kenegaraan. Kata dia, Indonesia bukan darul harbi, Indonesia juga bukan darul Islam, Indonesia adalah darul ahdi.

 “Makanya ada yang sebut NKRI bersyariah, itu tidak perlu,” tutupnya. (Aru Elgete/Kendi Setiawan)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Pesantren, Jadwal Kajian, Ahlussunnah Bupati Tegal

Kaum Beragama “Tak Beragama”

Oleh: Slamet

Pelbagai kasus kekerasan, anarki dan teror atas nama agama atau yang dilakukan oleh kaum beragama sebenarnya menunjukkan bahwa mereka bukanlah kaum “beragama”. Kesimpulan singkat ini merupakan analisis dasar dari pemahaman makna agama sebagai sebuah institusi yang mengatur kehidupan manusia untuk menuju kedamaian abadi.

Namun sayangnya, banyak kaum-kaum beragama yang justru memanfaatkan dalil-dalil agama untuk melakukan kekerasan. Bahkan, lebih spesifik lagi untuk kepentingan-kepentingan politik. Tragedi Muslim Rohingya, Bom di Gereja Oikumene Samarinda dan tragedi-tragedi kekerasan atas nama agama lainnya menjadi contoh tentang masih banyaknya kaum beragama yang tak “beragama”.

Kaum Beragama “Tak Beragama” (Sumber Gambar : Nu Online)

Kaum Beragama “Tak Beragama”

Padahal, hakikat beragama bukan terletak pada pengakuan seseorang bahwa ia telah memeluk agama tertentu, kemudian menuliskannya di kartu identitas sebagai bukti ia telah beragama. Begitu pula, dalam beragama juga tidak cukup sekadar membaca terjemah kitab suci, kemudian menelan mentah-mentah tanpa melihat aspek historis dan sosiologis yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan.

Namun, hakikat beragama terletak pada seberapa jauh pemeluk agama mengetahui makna dasar agama itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk menjadikan kaum yang—mengaku—beragama menjadi benar-benar “beragama.” Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna dasar agama adalah prasyarat mutlak bagi kaum beragama untuk memahami agama secara hakiki.

Bupati Tegal

Menilik pengertian agama dari sudut pandang bahasa, maka agama berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “a” dan “gama”. Huruf “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Lebih gampangnya, agama berarti kedamaian atau menghilangkan kekacauan.

Dari pengertian dasar ini saja, manusia yang mengaku sebagai kaum beragama tidak akan mungkin melakukan kekacauan, karena bertentangan dengan makna agama itu sendiri. Maka, hanya dengan melihat makna agama dari sudut pandang etimologisnya, pantaskah kaum beragama melakukan kekacauan? Atau bahkan lebih dari itu, bolehkan kaum beragama melakukan tindakan anarkis dan teror?

Bupati Tegal

Tentu jawabannya tidak. Karena dengan melakukan hal-hal itu, maka kaum beragama telah mengotori hakikat “agama” itu sendiri. Namun sayangnya, justru yang terjadi hari ini adalah tindak kekerasan, anarkis dan teror yang menggunakan dalil agama, khususnya dalil tentang jihad. Salah kaprah pemahaman tentang jihad inilah yang kemudian membuat makna jihad menjadi sesuatu yang dikonotasikan pada aktivitas yang berbau kekerasan bahkan hingga memunculkan the Holy War Doctrine.

Doktrin “Holy War”

Doktrin ”Holy War” adalah sebuah doktrin yang mengajarkan tentang perang yang dilakukan atas perintah Tuhan. Bahkan, lebih jauh lagi kelompok yang meyakini bahwa Tuhan memerintahkan perang ini menganggap aktivitas ini sebagai sebuah tugas suci dan mulia demi mendapatkan derajat tinggi di sisi Tuhannya. Doktrin ini akan mudah sekali dicerna oleh kaum-kaum tekstualis yang hampir selalu mengabaikan latar belakang sebuah ayat diturunkan.

Singkatnya, kaum tektualis memahami sebuah teks ke dalam alih bahasa yang itu pun sebenarnya tidak mesti sama maknanya. Kelompok-kelompok ini pula yang memahami bahwa perang adalah bagian tak terpisahkan dari jihad. Akibatnya, pemahaman ini seolah membuat relasi antara “jihad” dan “perang” sebagai satu kesatuan yang utuh. Padahal tidak demikian adanya. Jihad tidak semata-mata menyoal perang, namun juga perjuangan intelektual (al Ijtihad) dan perjuangan sprititual (al Mujahadah).

Keberadaan kelompok tekstualis yang pada perjalanannya menjadi kaum ekstrimis tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kesadaran yang sangat rendah terhadap kesetaraan manusia di mata hukum, HAM maupun Tuhan menjadikan mereka gelap mata dengan tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, memanusiakan manusia adalah salah satu tujuan utama adanya agama di muka bumi. Sebaliknya, manusia yang tidak mampu memanusiakan manusia sejatinya belum mampu memahami tentang makna agama yang sesungguhnya.

Kondisi ini masih diperkuat dengan akses informasi tentang pemahaman-pemahaman doktrin ekstrimis yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat melalui teknologi informasi. Blog-blog hingga portal-portal berita yang menyajikan referensi tentang doktrin-doktrin kelompok ekstrimis masih terus bertebaran dan jumlahnya terus meningkat.

Hal ini masih diperparah dengan ketiadaan batas usia untuk bisa mengakses informasi tersebut, sehingga upaya filterisasi terhadap informasi sangatlah rendah. Alhasil, informasi yang didapat langsung ditelan mentah-mentah tanpa melihat dari mana sumbernya, siapa yang menyampaikan dan dari media apa.

Oleh karena itu, demi menjaga toleransi yang sudah sekian lama dibangun di Indonesia sekaligus menjadi kekuatan bangsa, pemerintah harus tegas terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan keutuhan bangsa, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Keterbukaan informasi memang sudah menjadi hal yang wajib di era globalisasi. Begitu pula dengan kebebasan berpendapat yang menjadi nilai utama dari berdemokrasi.

Namun, jangan sampai keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat justru menjadi bumerang bagi bangsa ini. Khusus untuk hal ini, Indonesia perlu mengingat kembali sejarah Uni Soviet yang justru hancur karena kebijakan Glasnost di masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan 1980-an. Kebijakan tentang keterbukaan informasi (Glasnost) ini justru menjadi bumerang hingga menyebabkan runtuhnya Uni Soviet pada 26 Desember 1991 selain kebijakan Perestroika (restrukturisasi ekonomi) dan Uskoreniye (percepatan pembangunan ekonomi).

Jika pemerintah Indonesia belum juga bertindak tegas pada aktivitas-aktivitas kelompok ini yang sudah semakin merajalela dalam arus informasi digital, maka bukan tidak mungkin kelompok-kelompok ekstrim yang menganggap aktivitas teror sebagai bagian dari Holy War akan terus bertambah. Termasuk ancaman terhadap toleransi dan keberagamaan di Indonesia akan semakin pudar. Sekali lagi, bahwa pemerintah memiliki peran vital dalam mengontrol dan mengatur aktivitas kehidupan masyarakatnya demi menjaga keutuhan bangsanya.

Penulis adalah Direktur NU Care – LAZISNU dan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Jadwal Kajian, Halaqoh, Ubudiyah Bupati Tegal

PMII Kota Semarang Kenang 12 Tahun Munir

Semarang, Bupati Tegal - Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang menggelar diskusi dan nonton film Kiri Hijau Kanan Merah besutan sutradara Dandhy Dwi Laksono di Rumah Pergerakan Jalan Cinde Dalam Nomor 1 Kota Semarang, Kamis, (8/9). Diskusi bertajuk Malam Mengingat Munir, Pekan Merawat Ingatan, mengenang 12 tahun kematian Munir ini dihadiri oleh kader PMII se-kota Semarang.

Hadir sebagai narasumber diskusi Girindra Wardana, jurnalis dan aktivis Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang. Film garapan rumah produksi WatchDoc itu bercerita tentang kehidupan Munir Said Thalib, aktifis HAM yang wafat 12 tahun lalu karena diracun saat perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam.

PMII Kota Semarang Kenang 12 Tahun Munir (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII Kota Semarang Kenang 12 Tahun Munir

Dalam film ditampilkan riwayat pendidikan Munir mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dalam proses belajarnya itu, Munir memang tidak terlalu menonjol dalam pelajaran, seperti matematika dan Bahasa Inggris. Tetapi, Munir termasuk orang yang aktif dan suka bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu berlanjut sampai Munir kuliah jurusan hukum di Universitas Brawijaya dan sempat menjadi ketua senat. Di perguruan tinggi, Munir juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam.

Girinda menegaskan penting untuk menggaungkan kembali kasus pembunuhan Munir ini. Sangat miris melihat perbandingan antara kasus pembunuhan Munir dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Shalihin yang sedang ramai sekarang ini.

Bupati Tegal

“Bisa dibandingkan (kasus Munir) dengan kasus kematian Mirna sekarang. Dalam twitter Tagar #SidangJessica bisa mengalahkan #Munir12Tahun,” kata Girindra. Ditambah lagi adanya siaran langsung yang ditampilkan oleh beberapa stasiun televisi nasional.

Bupati Tegal

Sebenarnya pengusutan kasus pembunuhan Munir juga tidak jauh beda dengan kasus Mirna sekarang ini, tetapi dulu tidak sampai diekspos media secara luas. Juga Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melaporkan hasil kajian Tim Pencari Fakta hanya isapan jempol belaka.

Pemerintahan Joko Widodo dengan Nawacitanya seharusnya bisa membuka jalan untuk pengungkapan kasus pembunuhan Munir dan kasus-kasus HAM lainnya.

Kemudian Girindra mencoba mengambil hikmah dari sosok Cak Munir. Menurutnya yang patut diapresiasi dari Cak Munir adalah, pilihannya yang fokus pada kerja-kerja HAM. “Itu adalah hal yang langka,” kata wartawan salah satu stasiun televisi ini. Kita patut menjadikan Munir sebagai sosok teladan bagi aktivis-aktivis sekarang ini. Kritis, idealis dan tak pernah takut pada siapapun.

Mental semacam itu, menurut Girindra, bisa dibentuk melalui organisasi ekstra kampus semacam PMII, HMI, PMKRI, GMNI dan lainnya. Organisasi kaderisasi itu sebagai tempat belajar dan penempaan diri selain ruang kuliah, yang akan melahirkan orang seperti Munir. Munir sendiri dulu pernah aktif di HMI Surabaya.

Tetapi, menurut Girindra banyaknya alumni organisasi ekstra yang terjun ke politik praktis menjadi problem tersendiri. “Pilihan praktis itu membuat persoalan-persoalan Negara tidak selesai karena kita kekurangan orang-orang kritis,” ungkapnya.

Seharusnya tetap ada orang-orang yang melanjutkan kerja-kerja di advokasi sosial dan HAM. Penting bagi mahasiswa dan aktivis untuk menjaga kritisisme. “Salah satu jalannya yaitu dengan berkumpul bersama orang-orang kritis,” pungkasnya. (Red Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Bupati Tegal Doa, Jadwal Kajian Bupati Tegal