Jakarta, Bupati Tegal
Ketua Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI) H Endang Soetari menyampaikan, secara kuantitas di era milenial ini, perkembangan media penerbitan dan penyiaran bermuatan konten keislaman mencapai grafik menggembirakan, bahkan dapat dikatakan uar biasa.
 |
| MUI Dorong Peningkatan Kualitas Konten Keislaman (Sumber Gambar : Nu Online) |
MUI Dorong Peningkatan Kualitas Konten Keislaman
Ia mencontohkan dengan semakin banyak hadirnya penerbitan Mushaf Al-Quran oleh penerbit-penerbit baru yang memiliki perhatian besar di bidang ini. Bahkan, secara massif pula, mushaf-mushaf tersebut semakin lengkap dan kreatif dengan menambahkan konten tafsir, fiqih, sejarah, dan hikmah kehidupan islami di dalamnya.Hal tersebut dia ungkapkan pada Silaturahmi Nasional Stakeholders Konten Keislaman, di Hotel Santika TMII Jakarta, Kamis (7/12).
Bupati Tegal
Perkembangan produksi dan penyebaran konten keislaman berbasis cetak dan digital seperti buku-buku keislaman, film, sinetron religi, training spiritualitas, website, dan gadget serta smart phone begitu gencar."Ini adalah tanda bahwa media penyiaran publik yang bermuatan konten keislaman dalam produknya semakin diterima oleh publik yang mayoritas adalah umat Islam," lanjutnya.
Sementara di bidang digital lanjutnya, bisa dilihat dari semakin lengkapnya fitur smart phone yang menambahkan konten tafsir, hadis, dan hikmah islami, dan massifnya media sosial dengan jutaan follower .
Semua itu di satu sisi menunjukkan pesatnya kebutuhan umat Islam dan bangsa Indonesia akan spiritualitas keislaman. Di sisi yang lain menunjukkan semakin tak terbendungnya arus deras informasi publik yang diterima oleh publik maupun umat Islam.
Bupati Tegal
"Perkembangan pesat produksi konten keislaman harus disikapi dan dibarengi dengan regulasi dan edukasi yang progresif, akomodatif, dan solutif," harapnya..Sementara di bidang perbukuan, negara sudah merespon dengan UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Di bidang teknologi informasi sudah ada UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Artinya, dalam ranah regulasi dan hukum sudah ada pedoman yang menyertai progresivitas perkembanga konten," jelasnya.
Namun demikian, menurutnya belum terlihat adanya langkah nyata edukasi, advokasi, dan maturasi di sektor penghujung, yaitu para pengguna dan penikmat konten keislaman.
"Masih terlihat seolah publik tidak memiliki kode etik dalam arus bebas persebaran konten keislaman," sesal Endang.
Lebih jauh lagi, kata dia, termasuk belum konkritnya upaya bersama multi-stakeholders konten tersebut untuk menjadikan publik sebagai subyek konten, bukan sekadar obyek atau konsumen konten semata.
Oleh karenanya Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI) berupaya mengisi ruang tersebut dengan mempertemukan multi-stakeholders konten keislaman dan publik yang direpresentasikan oleh ormas Islam, perguruan tinggi Islam, pimpinan Pondok Pesantren, dan OKP berbasis Islam di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.
Hal tersebut bertujuan mempertemukan kebijakan, perspektif, dan partisipasi pro aktif multi-stakeholders tersebut bersama umat untuk satu kepentingan bersama.
"Memastikan bahwa konten keislaman yang dinikmati publik selain produktif untuk memajukan produsen konten keislaman baik cetak maupun digital, juga betul-betul meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya. (Muhammad Faizin/Kendi Setiawan)
Dari Nu Online: nu.or.id
Bupati Tegal Nasional Bupati Tegal
